• KELUARGA BESAR DIP CENTRE
  • NKRI HARGA MATI
  • I Love Indonesia
  • Bersama-sama menjaga keamanan nasional
Persaingan Ketat : Pileg Jadi Penentu Partai Politik dan Para Capres Terus Berjuang

Persaingan Ketat : Pileg Jadi Penentu Partai Politik dan Para Capres Terus Berjuang

Persaingan partai politik untuk merebut kursi kepresidenan di pemilihan umum 9 Juni 2014 masih akan berlangsung ketat. Hal itu terlihat dari hasil survei tentang elektabilitas sejumlah tokoh yang dijagokan setiap partai masih susul-menyusul. Hasil pemilu legislatif 9 April 2014 akan menjadi penentu.
Read More
Tarikan Elite dan Masyarakat

Tarikan Elite dan Masyarakat

PERUBAHAN Indonesia berada dalam sebuah kontinum antara kuatnya tarikan kepentingan elite politik dan tuntutan kesejahteraan. Meskipun di sejumlah daerah mulai muncul kesadaran untuk fokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, secara umum perubahan demokrasi masih sebatas pada sirkulasi elite. Tarikan ke arah kepentingan masyarakat masih lemah.
Read More
Analisis 2014, Memudarnya Romantisisme Demokrasi

Analisis 2014, Memudarnya Romantisisme Demokrasi

TAHUN Baru 2014 dirayakan bergairah dan meriah hampir di seluruh wilayah Nusantara untuk menyambut harapan baru. Namun, di wilayah politik justru cenderung terjadi anomali.
Read More
INDONESIA BISA JADI TELADAN ; Inggris Terus Kembangkan Hubungan dengan RI dan ASEAN

INDONESIA BISA JADI TELADAN ; Inggris Terus Kembangkan Hubungan dengan RI dan ASEAN

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan, saat ini tidak ada masalah apa pun dalam hubungan bilateral antara Inggris dan Indonesia. Inggris bahkan berniat terus mengembangkan hubungan dan mendorong Indonesia menjalankan peran lebih besar di dunia.
Read More

Dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi

Oleh:
 
KOMPAS 28/01/15, REZIM Orde Baru (1966-1998) adalah era yang diakhiri dengan tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjalar di pusat kekuasaan hingga di daerah. Terkait korupsi yang terus terjadi hingga saat ini, jejaknya ternyata dapat ditemukan jauh di belakang sejarah Indonesia.
 
Teori mengenai genealogi korupsi di Kepulauan Nusantara memang beragam. Versi paling populer adalah VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie/Kompeni Dagang Hindia Belanda) mengajari masyarakat untuk korupsi di segala bidang. Bahkan, ada ejekan yang menyebut VOC, perusahaan multinasional yang bangkrut pada peralihan abad ke-18 ke abad ke-19 ini, sebagai Vergaan Onder Corruptie (hancur karena korupsi).

Namun, sejarawan alumnus Universitas Indonesia, Hendaru Tri Hanggoro, menyatakan, jejak korupsi di Tanah Air juga dapat dilihat pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Saat itu, jumlah pajak desa yang harus dibayar sudah digelembungkan para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat yang masih buta huruf.

Kelompok petugas pajak yang disebut mangilala drwya haji ini disebut dalam prasasti awal abad ke-9 pada tahun 741 Caka atau 819 Masehi dalam buku Peradaban Jawa karya Supratikno Raharjo. Sejarawan Onghokham dalam buku Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong juga menyoal petani yang sering menjadi sasaran penyelewengan para mangilala drwya haji.

Praktik korupsi besar-besaran juga terjadi pada masa tanam paksa. Saat itu disebutkan, petani hanya bisa mendapat 20 persen hasil panennya dan diduga juga hanya 20 persen yang dibawa ke Negeri Induk (Kerajaan Belanda). Selebihnya 60 persen hasil bumi Nusantara diambil pejabat lokal dari desa hingga kabupaten.

Ironi lainnya adalah semasa penjajahan, sejarawan Universitas Paramadina, Hendri F Isnaeni mengatakan, ketika kelompok oposisi dan nasionalis Syarikat Islam (SI) pecah menjadi SI dan SI Merah yang kelak menjadi Partai Komunis Indonesia, terjadi saling tuding korupsi.

Sejarawan Yayasan Nation Building, Didi Kwartanada, menceritakan, salah satu teori genealogi korupsi Indonesia modern berasal dari masa pendudukan militer fasis Jepang.

Didi, mengutip sejarawan National University of Singapore, Syed Hussein Alatas, mengklaim kekuasaan Jepang yang militeristik mempekerjakan aparatur lokal yang berkemampuan rendah dan serakah.

Akibatnya, korupsi, pasar gelap, dan pelbagai penyimpangan terjadi secara marak meski jika ketahuan akan dihukum keras pihak Jepang. Akhirnya mereka dan sistem yang sudah rusak itu turut berkuasa pada era Republik Indonesia pasca 1945.

Korupsi Orde Lama

Sejak Indonesia merdeka, pasca 1945, korupsi juga telah mengguncang sejumlah partai politik. Sejarawan Bonnie Triyana menceritakan, skandal korupsi menimpa politisi senior PNI, Iskaq Tjokrohadisurjo, yang adalah mantan Menteri Perekonomian di Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kasus tersebut bergulir 14 April 1958.

Kejaksaan Agung yang memeriksa Iskaq memperoleh bukti cukup untuk menyeretnya ke pengadilan terkait kepemilikan devisa di luar negeri berupa uang, tiket pesawat terbang, kereta, dan mobil tanpa seizin Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN). Iskaq akhirnya mendapat grasi dari Presiden Soekarno. Namun, mobil Mercedes Benz 300 yang diimpornya dari Eropa tetap disita untuk negara.

Kasus lain adalah Menteri Kehakiman Mr Djody Gondokusumo (menjabat 30 Juli 1953-11 Agustus 1955) yang tersandung perkara gratifikasi dari pengusaha asal Hongkong, Bong Kim Tjhong, yang memperoleh kemudahan memperpanjang visa dari Menteri Kehakiman.

Visa tersebut ternyata dibayar dengan imbalan Rp 20.000. Jaksa Agung Muda Abdul Muthalib Moro menduga uang pemberian pengurusan visa tersebut digunakan untuk membiayai Partai Rakyat Nasional pimpinan Djody.

Partai besar lain, yakni Masyumi, juga terseret korupsi. Pada 28 Maret 1957, politisi Masyumi, Jusuf Wibisono, ditahan tentara di Hotel Talagasari, Jalan Setiabudi, Bandung, karena diduga terlibat korupsi.

Bonnie Triyana mengutip harian Suluh Indonesia, 20 April 1957, menceritakan, Hotel Talagasari dipenuhi tersangka korupsi. Terdapat lima mantan menteri, anggota konstituante, anggota parlemen, kepala jawatan, komisaris polisi, jaksa, pengusaha, dan lain-lain. Yang diperiksa mencapai 60 orang.

Periode 1950-1965 tersebut memang dipenuhi gonjang-ganjing korupsi dan pemberontakan. Deskripsi tentang kehidupan penguasa dan politisi korup pada zaman itu bisa dibaca jelas dalam novel Senja di Jakarta karya wartawan senior Mochtar Lubis.

Ala Orde Baru

Sesaat setelah berkuasa, Soeharto segera melakukan sejumlah upaya melawan korupsi.

Soeharto pada 2 Desember 1967 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 228–1967 dan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1960 membentuk Tim Pemberantasan Korupsi dengan Ketua Jaksa Agung Sugih Arto. Tim ini bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan preventif dan represif.

Berselang empat tahun, dibentuk Komisi Empat dengan Keppres Nomor 12 tanggal 31 Januari 1970 dengan anggota Wilopo, SH (ketua merangkap anggota), IJ Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Prof Ir Johannes, dan Mayjen Sutopo Yuwono (perwira intelijen militer didikan Barat).

Selanjutnya ada Komite Anti Korupsi pada tahun 1970 yang menghimpun aktivis angkatan 1966 guna memberikan dukungan moril kepada pemerintah dan tokoh-tokoh nasional untuk memberantas korupsi yang semakin merajalela. Waktu itu, pemerintahan Soeharto baru berusia empat tahun!

Pada tahun 1977 dibentuk Operasi Tertib (Opstib) dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1977 dengan koordinator Menpan dan pelaksana operasional Pangkopkamtib.

Langkah terakhir Orde Baru memberantas korupsi adalah Tim Pemberantasan Korupsi tahun 1982.

Hendri F Isnaeni menilai, lima lembaga anti korupsi Orde Baru jauh dari maksimal. ”Seolah-olah ada perhatian pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Kenyataannya, tim itu hanya bekerja untuk memberikan masukan kepada penguasa soal pemberantasan korupsi. Salah satunya Tim Empat yang dipimpin mantan Perdana Menteri Wilopo. Kalau ada kasus yang harus diselidiki, tidak pernah ditindaklanjuti,” kata Hendri.

Lembaga-lembaga tersebut tidak berwenang menindak. Tidak pula dibangun sinergi dan pembenahan lembaga permanen seperti Polri dan Kejaksaan Agung.

Korupsi yang tumbuh subur semasa Orde Baru, lanjut Hendri, membuktikan pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif.

Saat ini pemerintahan Joko Widodo memiliki banyak instrumen pemberantasan korupsi, seperti kejaksaan, Polri, juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembenahan personalia lembaga-lembaga strategis tersebut, tugas supervisi dan pencegahan korupsi, harus dikedepankan agar memutus warisan korupsi sistemik yang menggurita. Sejarah adalah guru terbaik….

Minyak dan Era Perekonomian Indonesia Baru

KOMPAS, 26/01/15 – MERUPAKAN fenomena wajar bahwa harga minyak dunia turun karena pemulihan ekonomi dunia, seperti di Tiongkok, Jepang dan Uni Eropa—dengan perkecualian Amerika Serikat—berjalan lambat.

Namun, cukup mengagetkan, harga minyak dunia turun drastis memasuki awal 2015, jauh dari yang diperkirakan sebelumnya. Menariknya lagi, ketika harga minyak dunia turun, Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) tak mau mengurangi produksi.

Kejatuhan harga minyak ini makin dalam lagi karena peningkatan produksi minyak shale dari AS. Suplai minyak yang berlebihan, sementara permintaan minyak masih lemah menyebabkan harga minyak tercatat 48 dollar AS per barrel per 15 Januari 2015, anjlok hampir 60 persen.

Padahal, enam bulan lalu harga masih tinggi di atas 100 dollar AS, yaitu 115 dollar AS per barrel pada Juni 2014. Situasi ini mungkin akan terus berlanjut dan bisa menuju ke level di bawah 40 dollar AS per barrel, seperti saat krisis ekonomi dunia 2008, di mana harga minyak mencapai level terendah 37 dollar AS per barrel pada Desember 2008.

Dampak ke Indonesia

Untuk Indonesia, penurunan harga minyak dunia ini sangat menguntungkan perekonomian domestik karena Indonesia negara importir neto minyak. Momen langka ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah karena tren penurunan harga minyak ini sifatnya hanya sementara, mungkin hanya sampai satu hingga dua tahun ke depan.

Harga minyak dunia sekarang yang rendah bukan harga yang normal secara ekonomi, melainkan harga abnormal yang disebabkan perang harga yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi untuk menjatuhkan produsen minyak negara lain, seperti Iran, Rusia, dan Amerika Serikat. Pada saat banyak produsen minyak bangkrut, suplai minyak akan berkurang dan harga minyak dunia akan kembali merangkak naik ke harga wajarnya.

Oleh karena itu, menarik untuk ditelaah, apa dampak harga minyak dunia yang abnormal ini ke perekonomian domestik? Bisakah ini menjadi titik awal reformasi migas dan menjadi awal kebangkitan perekonomian Indonesia menuju era keseimbangan baru yang lebih kuat dan berkesinambungan?

Reformasi migas sudah dimulai dengan penghapusan subsidi bensin. Pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah melakukan dua gebrakan berkaitan dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pertama, pada November 2014, pemerintah menaikkan harga bensin dan solar masing-masing Rp 2.000 per liter menjadi Rp 8.500 dan Rp 7.500 per liter dengan alasan untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak sehat, walaupun saat itu banyak yang menentang karena kebijakan ini dianggap berlawanan dengan tren penurunan harga minyak dunia.

Kedua, ketika harga minyak dunia turun drastis ke 56 dollar AS per barrel, pemerintah menurunkan harga bensin menjadi Rp 7.600 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 7.250 per liter pada 1 Januari 2015. Kebijakan ini akhirnya berhasil menghapus subsidi bensin dan hanya memberikan subsidi tetap sebesar Rp 1.000 per liter untuk solar.

Suatu kebijakan berani dan tidak populer yang diambil oleh pemerintah Jokowi-JK. Untungnya, tidak ada reaksi penolakan dari masyarakat karena yang ditangkap oleh rakyat adalah harga bensin dan solar turun, walaupun subsidi dicabut dan ke depannya akan bergerak mengikuti harga pasar.

Keputusan krusial ini menyebabkan pemerintahan baru terbebas dari sandera subsidi BBM yang selalu menjadi beban dan ganjalan berat APBN setiap tahun. Kebijakan ini memberikan napas segar untuk kesehatan APBN ke depan. Pada 2015, pemerintah dapat menghemat sekitar Rp 200 triliun-Rp 250 triliun dari kebijakan subsidi BBM ini.

Seperti kita ketahui, dalam sepuluh tahun terakhir, alokasi pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM menyerap hampir 25 persen dari total pengeluaran. Ironisnya, pengeluaran untuk kapital, yang mestinya sangat penting untuk mendorong roda perekonomian karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur hanya 13 persen dari total pengeluaran, yang berarti hanya separuh dari pengeluaran untuk subsidi BBM.

Lebih pro pertumbuhan

Dengan adanya penghematan dari subsidi BBM, postur APBN 2015 akan berubah drastis menjadi pro pertumbuhan, bukan hanya sekadar pengeluaran rutin, sekadar menjalankan roda pemerintahan secara administratif. Porsi pengeluaran kapital bisa naik signifikan sekitar 30 persen, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan APBN sebelumnya, yang hanya 13 persen.

Angka yang fantastis, yang memberikan harapan baru untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, bendungan, irigasi, jembatan, dan pelabuhan.

Agresivitas dan komitmen pemerintahan Jokowi–JK terhadap percepatan pembangunan infrastruktur sangat jelas terlihat dari rencana penerbitan surat utang obligasi pemerintah tahun ini. Pemerintah menaikkan obligasi yang akan dikeluarkan menjadi Rp 460 triliun dari Rp 431 triliun, walaupun sudah berhasil menghemat dari penghapusan subsidi BBM.

Berbicara pengurangan subsidi BBM, biasanya akan mendapat penolakan keras di masyarakat dan DPR. Hampir pasti jika subsidi BBM dikurangi maka harga BBM akan naik dan memicu kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan. Namun logika ini tidak berlaku untuk saat ini, pada saat subsidi bensin dicabut dan dilakukan subsidi tetap untuk solar, harga bensin dan solar malahan bisa turun signifikan karena berkah anjloknya harga minyak dunia.

Sayangnya, harga bensin dan solar yang turun dan kemungkinan akan turun lagi belum direspons oleh penurunan harga barang dan jasa. Ironis memang, umumnya di Indonesia ketika harga barang sudah naik tidak mudah turun, kecuali jika ada penurunan yang sangat signifikan dari biaya input produksi. Walaupun demikian, kita masih berharap bahwa inflasi akan bergerak stabil dalam perekonomian dalam waktu dekat ini karena penurunan harga BBM.

Kebijakan penyesuaian harga bensin dan solar setiap dua minggu sekali, saya kira akan sangat baik untuk inflasi ke depan. Kalaupun suatu saat harga bensin dan solar naik, kenaikan akan terjadi secara gradual sehingga dampak ke inflasi pun akan secara gradual dan shock inflasi dalam perekonomian juga akan minimal. Tidak seperti pengalaman sebelumnya, inflasi akan melonjak ketika ada kenaikan harga BBM bersubsidi dan tingginya ekspektasi inflasi sebelum kenaikan harga BBM tersebut.

Dalam jangka menengah dan panjang, pada saat pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik serta konektivitas antarkota, daerah dan pulau juga berjalan dengan baik—sehingga distribusi barang, jasa, dan orang bergerak lebih efisien—maka tren inflasi rendah dan stabil akan menyongsong perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi 7 persen, bahkan 10 persen, bukanlah mustahil bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Potensi sumber daya alam dan manusia Indonesia sangat besar dan kaya. Pada saat ini, kita hanya merindukan pemerintahan yang kuat dan berkarakter yang mampu melakukan reformasi bidang energi, birokrasi, dan hukum secara spartan dan konsisten.

Penghapusan subsidi BBM adalah baru tahap awal. Semoga momentum ini terus berlanjut ke setiap sendi perekonomian Indonesia. Mari kita tunggu dengan semangat dan sabar menuju era pertumbuhan ekonomi baru, inflasi rendah, dan stabil serta rupiah yang membanggakan dan mampu memberikan kepercayaan kepada insan ekonomi di Indonesia.

Anton Hendranata
Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

Menanti Gebrakan Jokowi bagi Papua

pasar papuaKOMPAS, 26/01/15 – SUASANA di Pasar Mama Papua yang terletak di Jalan Percetakan, Kota Jayapura, masih tampak lengang pada Jumat (23/1) sekitar pukul 08.00 WIT. Baru terlihat tiga penjual yang mulai menyiapkan barang dagangannya, seperti sayur-mayur, pisang, dan ubi.

Lokasi yang berukuran sekitar 50 meter x 50 meter itu menjadi tempat mencari nafkah bagi sekitar 300 perempuan asli Papua yang berprofesi sebagai pedagang sejak tahun 2002. Jumlah lapak yang disediakan bagi para pedagang sangat minim. Bahkan, puluhan pedagang harus berjualan di atas lantai yang beralaskan terpal.

Tempat ini menjadi salah satu lokasi Jokowi menyampaikan sejumlah programnya dalam kampanye pilpres pada Juni tahun lalu. Jokowi menyatakan akan menghadirkan program pembangunan pasar tradisional dengan fasilitas yang layak dan luas bagi mama-mama Papua yang berprofesi sebagai pedagang. Pernyataan Jokowi disambut penuh sukacita oleh para pedagang.

Namun, kini, implementasi program itu baru terpampang dalam sebuah baliho berukuran 5 meter x 3 meter. Baliho yang dipasang di salah satu sudut pasar tersebut bertuliskan ”Di Sini Akan Dibangun Touristic Icon Pasar Mama-Mama”.

Sukacita yang pernah terjadi saat Jokowi menyampaikan programnya pada Juni lalu makin terasa pudar saat Kompasberdiskusi dengan sejumlah pedagang di pasar itu. Mereka kurang bersemangat membicarakan tentang kelanjutan pembangunan pasar tradisional yang dicanangkan Jokowi.

”Terdapat 1.119 mama-mama pedagang Papua. Namun, pasar ini hanya menampung 300 pedagang. Sampai saat ini, ratusan pedagang lainnya harus berjualan di emperan jalan dan taman kota. Mengapa kami selalu menjadi kaum yang tersisih di tanah sendiri?” tanya Mia Pekey (40), salah seorang pedagang Papua.

Yosina Arubaya (45), pedagang lainnya, mengungkapkan, pedagang sudah menggelar aksi unjuk rasa untuk memperjuangkan pembangunan pasar tradisional selama 10 tahun terakhir. Namun, pemerintah daerah terkesan menutup mata dan telinga atas penderitaan para pedagang.

”Beberapa pedagang yang sejak beberapa tahun lalu aktif berdemo kini bahkan sudah ada yang meninggal dengan memendam kekecewaan yang mendalam. Apabila Jokowi tidak menepati janjinya, kami akan kembali berdemo. Perjuangan kami tak akan berhenti,” kata Yosina.

Sekretaris Solidaritas Mama-mama Pedagang Asli Papua Robert Jitmau mengatakan, belum ada titik terang terkait rencana pembangunan pasar tradisional di Jayapura. Padahal, pemerintah pusat telah menentukan lokasi Pasar Mama Papua di Jalan Ahmad Yani seluas 180 meter persegi dan Pasar Phara di Sentani, Kabupaten Jayapura.

”Jokowi sendiri yang meletakkan batu pertama sebagai simbol pembangunan Pasar Phara di Sentani dalam kunjungannya pada 27 Desember. Namun, kami belum mendapat informasi dari pemerintah pusat tentang tahap pelaksanaan pembangunan dan penganggarannya hingga saat ini,” kata Robert.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Muhammad Musa’ad mengatakan, pihaknya telah mengusulkan sejumlah program untuk membangun Papua dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Maluku, beberapa waktu lalu. Program itu disampaikan langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

”Sejumlah program itu adalah pembangunan pasar tradisional di lima kabupaten, hadirnya tol laut yang dimulai dari Kabupaten Biak Numfor, dan pembangunan industri, khususnya di bidang pertambangan seperti smelter. Kami mengharapkan semua program itu dapat dimasukkan dalam rencana strategis kementerian terkait,” katanya.

Suara hati mama-mama Papua terangkum dalam salah satu bait puisi Wiji Tukul yang berjudul ”Peringatan”.

”Bila rakyat berani mengeluh

Itu artinya sudah gawat

Dan bila omongan penguasa

Tidak boleh dibantah Kebenaran pasti terancam,”

(Fabio M Lopes Costa)

”Jokowinomics” dan Pangan

-ARTIKEL KOMPAS-

JAUH di luar tradisi kerja teknokratik, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo menyukseskan program ketahanan pangan.  Perintah ini, sebagaimana dilaporkan The Jakarta Post (9/1/2015), direalisasikan dengan sebuah kesepakatan bersama (MOU) antara TNI Angkatan Darat (AD) dan Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaannya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, AD akan menerjunkan 50.000 prajurit dan 50.000 anggota Babinsa untuk mendukung program ini.

Apa alasan pelibatan AD dalam program ini? KSAD Jenderal Nurmantyo menjawab, ”Kecukupan pangan sangat penting bagi negeri ini dan bisa memperkuat daya tahan nasional.” Walau dalam konteks kerja ”teknokratis” jawaban tersebut bersifat retorika, penelaahan sejarah memperlihatkan jejak aspek ”ideologis” dan politik-ekonomi ketahanan pangan.

Eksploitasi sumber daya pertanian

Logika ini tegak pada asumsi bahwa rencana menciptakan ketahanan pangan akan menjadi usaha sistematis mengeksploitasi sumber daya pertanian secara besar-besaran. Pada titik ini, mau tak mau kita teringat pada ”revolusi perkebunan” di bawah program Sistem Tanam Paksa Pemerintah Hindia Belanda kurun 1830-1970. Tinjauan lebih lanjut menunjukkan aspek ”ideologis” dan ekonomi-politik program ini, yaitu krisis fiskal daerah koloni Belanda (Jawa) warisan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) dan Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stanford Raffless (1811-1814) yang mencapai puncaknya 1824. Ini mendorong Gubernur Jenderal ven der Capellen (1818-1824) menjadikan Jawa agunan guna memperoleh utang kepada Palmer and Co, sebuah perusahaan Inggris berpusat di Calcuta, India.

Usaha ini, seperti ditulis Chr LM Penders dalam pengantar suntingan dan terjemahannya Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942 (1977), mendorong negara induk (Belanda) dengan terburu-buru memberikan talangan finansial koloninya ini pada 1826 dan 1828. Akan tetapi, usaha ini bersifat tambal sulam. Karena itu, krisis fiskal pemerintah koloni tetap membayangi. Inilah yang menyebabkan program Sistem Tanam Paksa yang melahirkan ”revolusi perkebunan” ajuan Jenderal van den Bosch diterima Raja Belanda. Seperti tertera dalam laporan aktivitasnya sepanjang 1830-1833, van den Bosch menyatakan bahwa memiliki Jawa adalah sebuah kehormatan (tribute), tetapi mengalami salah urus yang parah hingga menimbulkan krisis fiskal berkepanjangan.

Ini terjadi lebih karena persoalan politik daripada teknikal ekonomi, yaitu renggangnya hubungan penguasa Eropa-rakyat pribumi dibandingkan dengan masa VOC yang dibubarkan 1799. Dengan mengambil Perang Diponegoro (1825-1830) sebagai latar belakang, van den Bosch menyatakan kerenggangan itu dipicu hasutan ulama-ulama Islam fanatik sehingga Sultan Sepuh Yogyakarta memperlakukan orang-orang Eropa dengan cara menghina (disdain). Karena itu, van den Bosch menyatakan supremasi Eropa harus ditegakkan dengan cara lain: menghormati eksistensi penguasa-penguasa lokal. Sebuah keyakinan bahwa rakyat tak akan patuh kepada penguasa asing, kecuali atas persetujuan elite lokal.

Kebijakan bersifat indirect rule (memerintah secara tak langsung) ini akan menguntungkan, seperti dinyatakan van den Bosch: ”to make this relationship beneficial to us” (membuat hubungan ini menguntungkan kita). Dimensi ”ideologis” dan politik-ekonomi Sistem Tanam Paksa yang melahirkan ”revolusi perkebunan” ini terletak di sini, yaitu pengawetan gagasan supremasi wangsa kulit putih yang terejawantah dalam bentuk kolonialisme dan usaha menghindari kebangkrutan ekonomi dan politik bagi negara induk yang terancam kehilangan koloninya.

Dan dalam praktiknya, eksploitasi sumber daya pertanian memang bermuara ke arah itu. Walau secara teknikal pelaksanaan Sistem Tanam Paksa ini bisa ditafsirkan usaha pionir mengeksploitasi sistem pertanian Indonesia melalui asupan modal, teknologi, dan manajerial, ujungnya melahirkan bangunan kekuasaan politik-ekonomi dalam skala tak berpreseden. Yaitu konsolidasi kekayaan di atas mana an effective modern colonial state (sebuah negara kolonial modern yang efektif) untuk pertama kalinya berdiri. Bersamaan dengan itu, ”keabsahan” kolonialisme kembali ditegakkan. Dalam arti kata lain, negara kolonial modern yang efektif itu berdiri di atas basis material yang kokoh.

Ini dibuktikan oleh fakta berikut. Dalam laporan kegiatan 1930-1933, van den Bosch menyatakan hanya dalam dua tahun usia Sistem Tanam Paksa, defisit fiskal (budget deficit) yang membebani negara induk (the mother country) selama setengah abad terakhir telah berganti dengan keuntungan. Pada 1832 ”lebih dari lima juta gulden dan pada 1833 lebih dari 10 juta gulden (keuntungan) telah dikirim ke Belanda.” Dan, lanjutnya, ”akhir 1834 diperkirakan sejumlah 28 juta gulden atau 30 juta gulden akan bisa dikirim (ke Belanda).”

Di luar perkiraan van den Bosch, kurang dari 30 tahun kemudian, Sistem Tanam Paksa ciptaannya ini telah melahirkan keuntungan raksasa melebihi khayalannya. Dalam tulisan ”Building the Network of Railways and Tramline”, yang dimuat dalam For Profit and Prosperity: The Contributions Made by the Dutch Engineers to Public Works in Indonesia, 1800-2000 [2008], Augustus J Veenendaal Jr menyatakan melalui Sistem Tanam Paksa itu ”Jawa segera menjadi pelampung (cork) di atas mana Belanda mengapung sehingga tak lama kemudian utang-utang negara itu dapat dibayar melalui keuntungan-keuntungan positif Hindia Belanda.” Bahkan, lanjutnya, ”keuntungan itu cukup besar untuk mendanai proyek-proyek utama seperti penciptaan jaringan Rel Kereta Api Negara Belanda pasca 1860-an dan proyek-proyek yang memfokuskan pada transportasi yang menghubungkan Amsterdam dan Rotterdam melalui laut.”

Tak mengherankan jika Belanda tak pernah bermaksud menjadikan Indonesia merdeka. Membahas karya-karya Sutan Takdir Alisjahbana, Gazali Dunia (2008) mengutip pernyataan Menteri Jajahan Belanda Hindrikus Colijn (1933-37) pada 1930-an: ”Selama Gunung Mount Blanc berdiri, selama itu Hindia Belanda tak pernah merdeka.” Ucapan Colijn ini bersifat ”ideologis”. Sejarawan M C Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia (1981) menyebutnya sebagai a bitter opponent of Ethical ideas (seorang penentang sengit gagasan-gagasan Politik Etis). Dan, karena pernah menjabat direktur perusahaan minyak Shell Belanda, Colijn tentu sangat paham arti ekonomi bagi negerinya dengan menjajah Indonesia.

Bagi bangsa ini, Sistem Tanam Paksa pengalaman keperihan kolektif kemanusiaan. Dalam catatan Ricklefs, sistem ini telah melibatkan rakyat dengan angka mencengangkan. Pada 1840, sebesar 57 persen dan pada 1850 sebesar 46 persen penduduk Jawa dimobilisasi untuk tujuan itu. Unsur ”paksa” dalam sistem ini menimbulkan kesengsaraan tak terperikan. Rakyat yang dilibatkan, seperti dilaporkan Inspektur Sistem Tanam Paksa Vitalis (1833-1838) pada 1851, tak lagi berbentuk manusia, melainkan,walking skeletons (kerangka-kerangka berjalan). Mereka, ”dengan bersusah payah, menyeret-nyeret diri dari satu ke tempat lain yang dalam proses itu kerap dalam keadaan sekarat.”

Dalam laporan itu, Vitalis berterus terang mengakui: ”Jika tak menyaksikan sendiri, tentu saya enggan melaporkannya…. Bahkan, korban-korban ini dapat dipergoki di jalan-jalan ke arah Tasikmalaya, Garut, Arjawinangun dan Galo. Orang bahkan tak mengacuhkannya!” Yang lebih menyakitkan adalah sikap anti-kemanusiaan di dalamnya. Ketika Vitalis bertanya kepada bupati setempat, mengapa ia tidak meminta mayat-mayat yang bertumbangan itu dikuburkan. Dengan seenaknya sang bupati menjawab: ”Tiap malam, tubuh-tubuh itu akan diseret harimau.”

Membalikkan sejarah

Dengan fakta ini, bagaimana kita memahami program kedaulatan atau ketahanan pangan dalamJokowinomics dewasa ini? Jawabannya, program itu usaha politik-ekonomi dan ”ideologi” serius membalikkan sejarah keterjajahan dan kesengsaraan rakyat pada masa lalu. Ketahanan pangan bukan saja identik menjaga kedaulatan bangsa, melainkan juga membebaskan rakyat dari kesengsaraan.

Semangat inilah yang mengaum dalam ucapan Soekarno (dikutip Ade Fitrianti, mahasiswi bimbingan saya di Pascasarjana UI, dalam tesisnya ”Politik Impor Beras”, 2015), ketika berpidato di hadapan BPUPKI: ”Apa gunanya grondwet itu kalau tidak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan.Grondwet yang berisi droits de l’homme et du citoyen itu tidak bisa menghilangkan kelaparan orang miskin yang hendak mati kelaparan.” Dengan fakta sejarah dan politik-ekonomi di atas, kita bisa mengerti, mengapa Soekarno melihat ketahanan pangan (yang menghindari rakyat mati kelaparan) ”sederajat” dengan UUD (Grondwet) yang berisi hak-hak asasi warga negara (droits de l’homme et du citoyen). Maka tak heran jika Jokowi kini mengerahkan semua sumber daya, termasuk kaum militer, untuk menyukseskan program kedaulatan pangan.

Tentu saja, di dalam beberapa hal, usaha ke arah itu telah dirintis sebelumnya. Harus diakui program-program Kementerian Pertanian dan otoritas-otoritas lain  yang berhubungan dengan pangan selama satu dekade ini telah mengarahkan usaha mewujudkan kedaulatan pangan. Akan tetapi, pendekatan yang dilakukan bukan saja lebih bersifat teknis, melainkan masih ditandai oleh besarnya arus impor pangan. Data yang diajukan Kompas (23/12/2014) menguatkan sinyalemen ini.

Sejak Januari hingga Oktober 2014, impor pangan telah menelan devisa 6,6 miliar dollar AS, setara Rp 80 triliun. Di samping impor beras yang menelan devisa 200 juta dollar AS, impor jagung, gula, kedelai, daging sapi, tembakau, dan gandum ”pelahap” devisa terbesar, menghabiskan 700 juta dollar AS, 1,2 miliar dollar AS, 700 juta dollar AS, 1 miliar dollar AS, 500 juta dollar AS dan 2,1 miliar dollar AS. Pertumbuhan penduduk dan kelas menengah beberapa dekade mendatang akan mendorong impor pangan dalam jumlah lebih besar dan secara struktural mengancam daya tahan fiskal dan neraca transaksi berjalan.

Arah kecondongan inilah yang harus dicegah. Apakah ada presedennya? Salah satunya PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), BUMN di sektor pangan. Di bawah Dirut Ismed Hasan Putro, RNI berusaha melihat persoalan ini dari segi ”ideologis” dan ”politik” dengan menjadikan kedaulatan dan ketahanan pangan sebagai ”gerakan”. Seperti tertera dalam Transformasi RNI Terbang Tinggi (2014), bertekad memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan dan air; arus impor pangan dilihat sebagai pertarungan politik. ”Bagaimana bisa di negeri yang tongkat kayu bisa dijadikan tanaman, kok, impor begitu banyak. Impor jadi pemburuan rente elite politik tertentu,” ujarnya.

Ini mendorong RNI menerjemahkan ”gerakan” ketahanan pangan ke dalam intensifikasi, ekstensifikasi, dan sofistikasi, yang diejawantahkan pada perluasan areal persawahan, mengembangkan dan memadukan sistem perkebunan dengan ternak sapi dan pengemasan modern serta pengembangan model perdagangan produk-produk pertanian dan pangan. Dilihat dari sini, RNI telah berusaha merealisasikan semangat ideologis ketahanan pangan ke dalam kinerja praktikal dan teknikal melalui asupan kapital, teknologi dan manajerial. Namun, usaha semacam ini hanyalah petit model (model kecil) yang tak memadai mengoreksi struktur sejarah Sistem Tanam Paksa abad ke-19, yaitu membalikkan arah kekayaan material hasil eksploitasi sumber daya pertanian kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

Kendati demikian, meminjam frasa dari tulisan YB Kadarusman (The Jakarta Post, 13/10/2014), secara teoretis ”gerakan” ini bisa disebut trickle-up economy, lawan dari trickle-down economy. Hal itu, yakni kebijakan ekonomi yang secara sengaja didesain punya efek distributif dan memberdayakan partisipasi rakyat banyak. Karena merupakan lapangan ”maha luas”, program pengembangan sektor pangan akan mampu mengakomodasikan partisipasi rakyat banyak tanpa prasyarat keterampilan.

Di sini pula konteks ”ideologis” dan politik-ekonomi program ketahanan pangan Jokowinomics. Yaitu kesediaan negara memobilisasi seluruh sumber dayanya untuk membalikkan arah kebijakan dari trickle-down kepada trickle-up economy. Dengan melakukan itu, struktur kekuasaan oligarki ekonomi-politik sektor pangan lama akan tertransformasikan kepada yang ”baru”, yang bersifat distributif dan mengakomodasikan partisipasi rakyat banyak. Hanya dengan ini, sumber daya material hasil eksploitasi sistem pertanian yang dimapankan struktur sejarah Sistem Tanam Paksa bisa dibalikkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

Fachri Ali
Salah Satu Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU Indonesia)

Kedaulatan Terjaga Terus Dijalin, Komunikasi dengan Negara Sahabat

JAKARTA, KOMPAS 20/01/2015 Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, kedaulatan hukum RI dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati tak akan terpengaruh oleh keberatan sejumlah negara. Dalam waktu dekat, kejaksaan akan kembali mengeksekusi mati terpidana narkoba.

”Rencana ini tidak akan berubah, akan ada lagi yang dieksekusi. Nanti kami jelaskan. Mayoritas warga negara asing,” kata Prasetyo, Senin (19/1), terkait eksekusi mati terhadap lima warga negara asing, Minggu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly memaklumi sikap keras sejumlah negara itu. Sikap keras itu bagian dari upaya diplomatik dalam melindungi warganya.

Menurut Yasonna, eksekusi mati terhadap terpidana narkoba dimaksudkan untuk menyampaikan pesan bahwa RI tidak main-main dengan kejahatan tersebut. Jika negara lain bisa menghukum keras pengedar dan bandar narkoba, Indonesia juga bisa bersikap serupa.

Sejalan dengan kebijakan ini, Kementerian Hukum dan HAM mengalokasikan anggaran untuk pembenahan lembaga pemasyarakatan agar tidak menjadi bagian dari peredaran narkoba. Melengkapi program itu, Kementerian Hukum dan HAM juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk program rehabilitasi pencandu narkoba.

Tak ada pengaruh bilateral

Pemerintah RI juga yakin hubungan bilateral dengan negara tetangga tak terpengaruh eksekusi mati terhadap lima warga negara asing, Minggu (18/1). Menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, komunikasi dengan negara yang warganya dieksekusi juga terus dilakukan.

Harapannya, lanjut Retno, dengan komunikasi itu ada pemahaman jernih melihat langkah ini sebagai upaya penegakan hukum semata. ”Kita ingin pihak lain memandang persoalan ini secara jernih. Isu ini isu kejahatan narkoba yang serius dan bisa mengganggu hidup Indonesia. Ini sudah saya komunikasikan sejak awal dan saya kira komunikasi seperti ini akan kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita,” kata Retno, Senin, di Istana Negara.

”Kita sampaikan, Indonesia adalah negara yang bersahabat. Kita bersahabat dengan siapa pun dan kita siap meningkatkan hubungan bilateral dengan negara mana pun. Ini masalahnya penegakan hukum dari sebuah negara berdaulat untuk memerangi kejahatan serius, yaitu kejahatan narkotika,” imbuhnya.

Menlu meluruskan sejumlah pemberitaan tentang penarikan Duta Besar Brasil dan Belanda di Indonesia pasca eksekusi mati. Menurut dia, yang terjadi bukan penarikan dubes, melainkan pemanggilan ke ibu kota negara untuk melakukan konsultasi.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan, pemimpin negara lain tentu akan menghormati hukum di negara berdaulat seperti Indonesia. Ia mencontohkan, Singapura juga menerapkan hukuman mati dan diprotes negara lain. Namun, negara itu tetap menghormati penegakan hukum di Singapura.

Sementara itu, penolakan terhadap bentuk hukuman mati di Indonesia terus disuarakan oleh para pegiat HAM. Mereka sepakat kejahatan dalam bentuk apa pun harus diperangi, tetapi hukuman mati tidak akan menyelesaikan masalah tersebut.

”Kami sepakat memerangi narkoba. Tapi, hukumannya tentu bukan hukuman mati. Sistem hukum ini harus diperbaiki. Revisi undang-undang tentang
KUHAP pun mesti dilakukan,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin.

Eksekusi mati, lanjutnya, bukan jalan keluar untuk menyelamatkan negara ini dari bahaya narkoba. Hal senada diungkapkan analis kebijakan dari Migrant Care Wahyu Susilo, Direktur Program LBH Masyarakat Ricky Gunawan, Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas, dan Koordinator Kontras Haris Azhar.

Dari Batam dilaporkan, empat warga negara Indonesia tengah menghadapi persidangan dengan ancaman hukuman mati di Singapura. Kedutaan Besar RI di Singapura terus mengupayakan bantuan terbaik untuk mereka.

Kepala Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Singapura Sukmo Yuwono mengatakan, WNI yang terancam hukuman mati di Singapura karena kasus pembunuhan dan narkoba. Sebanyak tiga kasus pembunuhan didakwakan kepada pekerja rumah tangga asal Indonesia. ”Kasus lain mengenai narkotika,” ujarnya, Senin, di Singapura.

Seperti RI, Singapura juga salah satu negara yang memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan narkotika.

(WHY/NDY/IAN/RAZ)

Menuju Konsolidasi

DI Raudah, Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, saya terus-menerus membaca Al-Fatihah. Lalu saya tutup dengan doa, semoga pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa membawa tanah airku, Indonesia, menjadi lebih adil dan makmur. Semua orang merasa bahagia karena cukup pangan, sandang, papan, biaya kesehatan terpenuhi, dan pendidikan terjangkau.

Harapan itu tentu saja mimpi semua anak bangsa. Secara ideologis, ia mewujud bersamaan dengan ditegakkannya Trisakti (berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan). Dalam konteks ini, saya sepakat dengan Pak Widada BW, seorang rakyat yang menelepon penulis dan mengatakan bahwa Trisakti sejatinya adalah sebuah strategi. Tanpa semangat Trisakti, ranah politik, ekonomi, dan kebudayaan kita mudah ditundukkan oleh kepentingan-kepentingan rakus yang menyerang republik.

Sehubungan dengan hal tersebut, situasi politik tahun ini secara prediktif relatif stabil sehingga dapat menjadi modal pemerintah guna mengimplementasikan program pembangunan yang sudah disusun.

Faktor yang membuat situasi politik relatif tenang adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, pilkada serentak akan dilaksanakan pada Desember 2015. Jika perppu itu diperbaiki, akan ada 304 pilkada yang berlangsung pada awal 2016.

Maknanya, tidak ada partai politik yang akan keras kepala dan memelihara konflik internal mereka berlama-lama. Apabila itu terjadi, nasib mereka akan digulung sejarah. Mereka tidak akan bisa mengikuti pilkada karena kepengurusan ganda. Bahkan, kalau secara legal formal pemerintah mengakui kepengurusan ganda, konflik kepengurusan di akar rumput tak terhindarkan. Akibatnya, konstituen akan mengalihkan preferensi dukungannya ke partai lain.

Itulah yang akan berlaku jika Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap memelihara keterbelahan internal mereka. Oleh sebab itu, secara hipotesis, pada kuartal pertama tahun ini, perpecahan dalam tubuh kedua partai tersebut akan meredup. Kalaupun masih ada ganjalan dan ketidakpuasan, politisi kedua partai akan menahan diri. Baik kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono akan lebih sering duduk bersama meskipun dengan hati mendongkol dan menyusun langkah menuju konsolidasi internal. Hal sama akan dilakukan kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Soliditas

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) yang menggelar kongres pada 28 Februari-2 Maret 2015 diduga tidak akan mengalami perpecahan serius. Perdebatan yang sekarang mencuat antara kubu Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan pada dasarnya tak lebih dari asap yang segera sirna pada saatnya. Dengan bahasa lain, meskipun Amien Rais memberikan dukungan penuh kepada Zulkifli Hasan, dan ini tentu mengecewakan kubu Hatta Rajasa, hal itu tidak akan membuat kedua kubu berbenturan seperti yang terjadi pada Golkar dan PPP. Singkatnya, PAN secara umum akan aman-aman saja setelah Kongres IV di Bali nanti.

Selain ketiga partai tersebut, kondisi partai lain dalam Koalisi Merah Putih (KMP) boleh disebut solid. Partai Demokrat tidak menunjukkan gelagat yang mengarah pada konflik internal sehingga Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan akan mulus menjadi ketua umum. Adapun Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sejauh ini tidak menunjukkan gejolak apa pun.

Meski demikian, tidak berarti jalan konsolidasi yang sedang dijalani Golkar dan PPP serta soliditas partai-partai lain anggota KMP akan berhubungan lurus dengan kesepakatan dalam mengusung calon kepala daerah pada pilkada serentak nanti. Secara teoretis, pimpinan partai bisa mengatakan bahwa mereka akan bersepakat untuk mengusung calon kepala daerah yang mempunyai peluang tinggi untuk menang. Akan tetapi, di tingkat daerah, para kader dari partai masing-masing akan ribut sendiri.

Setiap struktur partai di daerah akan mengklaim bahwa tokoh mereka yang paling populer. Masing-masing akan memakai jajak pendapat sebagai dasar klaim. Di sini terbuka daerah abu-abu, jika tidak boleh disebut lorong gelap, yaitu transaksi politik di tingkat lokal. Mereka bersepakat pada satu figur bukan karena kualitas, kapabilitas, dan keutamaan politik, melainkan pada kemampuannya memberikan insentif kepada kader-kader dari partai lain yang semula berkehendak maju dalam pilkada. Politik uang berpotensi merebak di sini.

Kesulitan anggota KMP untuk bersepakat mengusung seorang calon kepala daerah juga bisa diidentifikasi dari langkah Akbar Tandjung yang mendukung Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang menemui Presiden Jokowi. Mereka mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintah. Sikap itu tentu akan diikuti oleh struktur partai di daerah. Dalam konteks pilkada serentak, kecenderungannya adalah Golkar akan lebih suka mencalonkan figur yang berasal dari partai sendiri. Praksis yang sama kemungkinan akan dilakukan PPP.

Mencermati dinamika anggota KMP tersebut, pemerintah saat ini mempunyai keleluasaan untuk mengambil langkah progresif dalam implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, jalan menuju konsolidasi pemerintahan yang kokoh dan efektif perlu segera ditempuh (resume power). Meskipun pahit, reshuffle kabinet tampaknya perlu dilakukan. Soal waktu terserah, apakah seratus hari, enam bulan, atau satu tahun pemerintahan.

SUKARDI RINAKIT
Analis Politik

Narkoba dan Hukuman Mati

Oleh: Hikmahanto Juwana

—KOMPAS— 

SEBELUM dan pasca pelaksanaan hukuman mati terhadap enam terpidana mati yang terkait dengan kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang—biasa disebut narkoba—Indonesia mendapat imbauan dan kecaman dari berbagai negara.

Bahkan, Pemerintah Brasil telah memanggil pulang duta besarnya di Indonesia untuk berkonsultasi. Demikian pula dengan Pemerintah Belanda, yang akan melakukan hal yang sama.

Narkoba

Saat ini Indonesia telah memasuki darurat narkoba. Di setiap lini kehidupan para pengguna dan pengedar narkoba ada. Para pengguna tentu perlu direhabilitasi. Demikian pula sosialisasi perlu dilakukan untuk mencegah para calon pengguna.

Namun, para pengedar dan yang memproduksi narkoba tentu harus mendapat ganjaran yang berat. Hukuman mati bukannya tidak tepat bagi mereka.

Banyak korban nyawa dan korban yang memiliki ketergantungan atas penyalahgunaan narkoba. Salah satu sumber menyebutkan, setiap hari terdapat 42 orang yang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Belum lagi mereka yang terkena penyakit akibat penggunaan narkoba. Demikian pula dengan angka kriminalitas yang berkaitan dengan peredaran dan penggunaan narkoba, yang juga meningkat.

Peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengubah Indonesia dari negara transit menjadi negara tujuan. Bahkan, di Indonesia, banyak pihak memproduksi narkoba.

Jaringan narkoba internasional memasuki Indonesia karena memiliki pangsa yang besar. Diperkirakan ada 4 juta penduduk yang mengonsumsi narkoba di Indonesia.

Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga dunia bagi pengguna dan peredaran narkoba. Bukannya tidak mungkin peringkat ini akan naik seiring dengan jumlah kelas menengah di Indonesia yang semakin bertumbuh.

Untuk mencegah penggunaan dan peredaran narkoba, penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif korban harus dilakukan. Oleh karena itu, tindakan tegas tanpa kompromi memang sudah waktunya dilaksanakan oleh pemerintah dan aparatnya. Salah satunya adalah dengan tidak memberikan pengampunan kepada mereka yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.

Kemarahan rakyat Indonesia yang diakibatkan oleh narkoba tentu patut direspons oleh pemerintah. Wajar jika Presiden Joko Widodo tidak mengabulkan permintaan grasi dari terpidana mati atas kejahatan narkoba.

Bahkan, bagi publik Indonesia, mereka akan membenarkan sanksi hukuman mati dan pelaksanaannya apabila terkait dengan kejahatan narkoba. Perspektif hak asasi manusia atau sanksi hukuman mati yang seolah kejam tidak menyurutkan publik Indonesia mendukung Kejaksaan Agung melaksanakan putusan hukuman mati. Publik sudah sampai pada titik geram dan marah terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Tidak perlu khawatir

Pemerintah tidak perlu khawatir menghadapi kecaman dari negara lain dalam melaksanakan putusan hukuman mati atas dasar lima alasan.

Pertama, negara yang mengimbau dan mengecam untuk tidak dilaksanakan hukuman mati, bahkan memprotesnya, adalah negara dari warga yang akan dieksekusi. Terutama negara yang memiliki warga yang sensitif atas pelaksanaan hukuman mati atau di negaranya tidak dikenal hukuman mati.

Ini suatu hal yang wajar karena setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya di luar negeri.

Protes keras juga dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap negara yang hendak mengeksekusi hukuman mati atas warga Indonesia. Ketika Ruyati akan dihukum pancung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menulis surat kepada Raja Arab Saudi agar hukuman tidak jadi dilaksanakan. Publik Indonesia pun memprotes hukuman mati Ruyati.

Hanya saja, negara-negara yang memprotes dan mengecam tersebut tentu harus tahu batas. Mereka tetap tidak dapat melakukan intervensi terhadap kedaulatan hukum Indonesia.

Kedua, kecaman biasanya muncul dari negara-negara di dunia yang hendak menyebarkan moral tertentu kepada negara lain. Salah satunya adalah negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Sudah sejak lama Uni Eropa melakukan lobi kepada banyak negara, termasuk Indonesia, untuk menghapus hukuman mati karena tidak sesuai dengan moral yang mereka anut. Mereka akan mengkritik negara yang melaksanakan hukuman mati apa pun alasan kejahatannya.

Ketiga, Indonesia tidak perlu merasa dilecehkan peradabannya karena masih menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati masih dianut di banyak negara, termasuk di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat.

Ini mengindikasikan bahwa penerapan hukuman mati sama sekali tidak terkait dengan tingkat peradaban suatu masyarakat di suatu negara.

Keempat, adanya hukuman mati dan pelaksanaannya merupakan wujud dari kedaulatan dan penegakan hukum suatu negara. Oleh karena itu, tidak ada negara asing yang berhak untuk melakukan intervensi Indonesia atas alasan apa pun, termasuk alasan moral.

Terlebih lagi apabila pelaksanaan hukuman mati ini telah memenuhi due process of law dan setelah dipastikan tidak adanya peradilan yang sesat melalui peninjauan kembali.

Terakhir, meski terdapat pro dan kontra di masyarakat atas sanksi hukuman mati di Indonesia, tetapi karena Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang paling berwenang untuk menafsirkan undang-undang dasar telah menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan, pemerintah tidak perlu khawatir untuk melaksanakan hukuman mati.

Reaksi

Dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba atas warga Brasil dan Belanda, kedua pemerintah tersebut bereaksi dengan memanggil pulang kedua duta besarnya. Dalam bahasa diplomasi, mereka dipanggil untuk berkonsultasi.

Apakah pemerintah perlu khawatir? Apakah pemerintah perlu surut dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati selanjutnya?

Jawabannya tentu tidak. Pemerintah tidak perlu khawatir bahkan surut dalam melakukan eksekusi hukuman mati. Dalam hal ini, paling tidak ada tiga alasan.

Pertama, penarikan atas dua duta besar tersebut harus dipahami sebagai wujud protes atau ketidaksukaan negara sahabat terhadap kebijakan pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan di Indonesia atas warganya.

Meski demikian, negara tersebut sebenarnya sangat paham bahwa mereka hanya dapat menyampaikan protes, tetapi tidak dapat memaksa Indonesia untuk tidak melakukan pelaksanaan hukuman mati atas warganya.

Perlindungan negara terhadap warganya tidak mungkin diwujudkan dalam membenarkan tindakan pelanggaran hukum oleh warganya di Indonesia. Peredaran narkoba adalah kejahatan menurut hukum Indonesia. Kejahatan yang berkonsekuensi pada hukuman mati.

Kedua penarikan duta besar kemungkinan merupakan respons Pemerintah Brasil atau Belanda terhadap tuntutan publik dalam negerinya. Publik dalam negeri layaknya Indonesia pasti akan menuntut pemerintah untuk melakukan protes keras atas kebijakan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

Terakhir, penarikan duta besar tak akan lama mengingat saat ini banyak kepentingan dari kedua negara tersebut di Indonesia. Semisal, kepentingan ekonomi Brasil ke Indonesia lebih tinggi dibandingkan kepentingan Indonesia terhadap Brasil.

Meski demikian, ke depan, Pemerintah Indonesia tetap perlu untuk mengantisipasi hubungannya dengan kedua negara sahabat tersebut meski penarikan ini tidak akan berlangsung lama.

Berdasarkan ketiga alasan itu, pemerintah tidak perlu khawatir atas tindakan Pemerintah Brasil dan Belanda yang memanggil pulang duta besarnya.

Indonesia tidak akan diisolasi oleh negara-negara lain karena melaksanakan kedaulatan dan penegakan hukumnya berupa pelaksanaan hukuman mati.

Untuk memberi pemahaman yang akurat bagi publik dari negara yang warganya menjalani hukuman mati, ada baiknya kepala perwakilan Indonesia di negara tersebut melakukan sosialisasi.

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi bahwa pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan berat hati di Indonesia karena Indonesia menghadapi keadaan darurat narkoba.

Jika masyarakat di Brasil, Belanda, atau negara lain yang warganya akan menjalani hukman mati mengetahui magnitudo permasalahan narkoba yang dihadapi Indonesia, tentu mereka akan memahami mengapa Indonesia tidak akan berkompromi melaksanakan hukuman mati.

Hikmahanto Juwana
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia

ANALISIS EKONOMI Bisnis yang Berstandar Toleransi Nol

toni prasetiantono

—KOMPAS—

DI dunia ini ada dua industri yang diatur paling ketat oleh pemerintah (the most regulated industry), yakni industri perbankan dan industri penerbangan. Industri perbankan diatur ketat karena menyangkut pengelolaan dana nasabah yang jumlahnya amat besar, sedangkan industri penerbangan diatur ketat karena menyangkut keselamatan penumpang yang harganya tidak ternilai.

Pada industri perbankan, sebuah bank rata-rata bisa mengumpulkan dana masyarakat sekitar 10 kali lipat dibandingkan dengan modal sendiri. Jika seorang pemilik bank memiliki modal sendiri Rp 10 triliun, dengan modal tersebut, dia bisa menarik dana masyarakat Rp 100 triliun untuk ”diputar” dan menghasilkan laba. Namun, jika terjadi salah kelola, dana publik Rp 100 triliun tersebut bisa amblas dalam sekejap. Bank hanya punya 10 persen dana untuk mengembalikannya, yang berasal dari modal sendiri. Itu pun kalau masih ada.

Karena begitu riskannya bisnis perbankan, otoritasnya membuat berbagai regulasi yang mengikat untuk menghindari praktik-praktik perbankan yang sembrono, yang bisa merugikan nasabah, yang bahkan bisa menghancurkan perekonomian.

Bagaimana halnya dengan sektor penerbangan? Menteri Perhubungan Ignasius Jonan baru saja mengeluarkan kebijakan baru menaikkan tarif penerbangan batas bawah dari 30 persen menjadi 40 persen terhadap tarif batas atas. Kebijakan ini segera menuai kontroversi karena dianggap seperti ”meniadakan” bisnis penerbangan bertarif murah (low cost carrier atau budget airlines). Terlebih kebijakan ini diambil segera setelah terjadi musibah AirAsia, sebuah maskapai penerbangan berbiaya murah.

Apakah Menteri Perhubungan sedang mengaitkan kecelakaan ini dengan faktor murahnya harga tiket? Pasti tidak mudah untuk menemukan korelasi keduanya. Kita bisa berdebat panjang tanpa kata sepakat. Karena kenyataannya, kecelakaan pesawat terbang tidak hanya terjadi pada maskapai penerbangan murah, tetapi juga yang reguler (full services).

Meski demikian, ikhtiar Menteri Perhubungan membuat regulasi yang kian ketat untuk memitigasi segala risiko yang timbul dalam industri ini juga tidak salah. Seperti halnya industri perbankan yang sarat regulasi, industri penerbangan pun perlu diperlakukan serupa. Banyak standar kepatuhan (compliance) tingkat tinggi yang harus dipenuhi. Industri maskapai penerbangan pada dasarnya sangat sedikit atau hampir tidak mempunyai ruang toleransi.

Ketika maskapai tidak cukup disiplin dalam bekerja sehingga mengakibatkan keterlambatan jadwal terbang, hukumannya adalah maskapai harus menanggung denda keterlambatan. Pada level yang ringan ini masih bisa ditoleransi, tetapi berpotensi menyebabkan kerugian perusahaan. Tatkala level pelanggaran disiplin ini menyangkut hal yang lebih esensial, misalnya aspek teknis-mekanik pesawat, hal itu bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan. Jika itu terjadi, akan terjadi risiko reputasi yang amat sulit ditebus.

Bisnis maskapai penerbangan murah mulai hadir di Indonesia pada awal 1990-an. Indonesia termasuk negara yang cukup awal memulainya. Bisnis ini berkembang cepat sehingga Lion Air pada 2013 menguasai 43 persen pangsa pasar, mengalahkan Garuda (22 persen), Sriwijaya (11), Citilink (7), Wings Air (5), Indonesia AirAsia (4), dan Merpati yang kini berhenti terbang (2).

Kembali ke soal kebijakan menaikkan tarif batas bawah, meskipun belum tentu berkorelasi langsung dengan keselamatan, setiap ikhtiar pemerintah untuk memperketat regulasi tetap layak didukung. Langkah ini mirip yang dilakukan Bank Indonesia (kemudian dilanjutkan Otoritas Jasa Keuangan) menaikkan rasio loan to value (LTV), yakni menaikkan uang muka kredit sepeda motor menjadi 30 persen. Di satu pihak, kebijakan LTV akan mengurangi risiko kredit macet. Namun, di sisi lain, hal ini akan mengurangi ekspansi kredit bank alias mengurangi agresivitas bank. Implikasinya, bank-bank akan berkurang tingkat labanya, tetapi lebih sehat bisnisnya.

Dalam industri penerbangan, ada kemungkinan kenaikan tarif dasar menyebabkan sedikit penurunan permintaan. Hal ini sekaligus akan sedikit mengerem laju industri yang mengalami ekspansi 10-20 persen per tahun dalam 10 tahun terakhir. Langkah ini akan menjadi semacam berkah tersembunyi karena sesungguhnya ledakan penumpang sangatlah tidak didukung oleh ketersediaan infrastruktur bandara yang memadai.

Menurut Saraswati dan Hanaoka (2013), sebagaimana dikutip OECD dalam laporan bertajuk Airline Competition in Indonesia, 18-19 Juni 2014, dari 297 bandara di Indonesia, sekitar 61 persen mengalami kelebihan kapasitas. Karena itu, langkah Menteri Perhubungan untuk menaikkan tarif batas bawah bisa menjadi semacam moratorium yang bisa sedikit mengerem pertumbuhan industri atau minimal tidak tumbuh terlalu agresif belasan persen setahun untuk sementara waktu. Di sisi lain, pemerintah harus segera membangun bandara-bandara baru.

Lonjakan penumpang yang luar biasa belum diikuti dengan dukungan infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia yang andal, mitigasi risiko, dan pengawasan yang ketat. Semua aspek tersebut masih tampak kedodoran dan ketinggalan. Oleh karena itu, tugas Menhub masih banyak sekali.

A Tony Prasetiantono
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM
KOMENTAR

Trisakti dan Kabinet Jokowi-JK

sfafiii

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

KOMPAS.com – KABARNYA sudah puluhan orang yang sudah melamar agar dipertimbangkan menjadi anggota kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Semua berjanji untuk membantu presiden terpilih. Tidak ada yang salah jika pelamarnya berjibun, tetapi seleksinya harus ekstra ketat.

Kepada saya yang tidak punya kaitan apa-apa dengan kekuasaan, beberapa orang juga telah mengantarkan biodata pribadinya agar disampaikan ke alamat Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Jawaban saya singkat:  ”Saya bukan agen kabinet, tidak punya akses apa-apa untuk itu.”

Tetapi begitulah besarnya nafsu manusia Indonesia untuk menjadi bagian dari kekuasaan, mungkin sebagian memang punya kompetensi dan niat baik, sedangkan sebagian yang lain hanya ingin merasakan betapa rasanya berkuasa itu.

Tulisan ini akan membicarakan sesuatu yang lebih mendasar yang terabaikan selama ini.

Terhadap para pelamar yang sudah antre panjang ini, Jokowi-JK tentu sudah punya kriteria ketat yang sangat obyektif dan rasional. Sebab, kabinet ini diamanahkan untuk menjalankan gagasan besar Bung Karno berupa Trisakti yang disampaikan tahun 1960-an, justru di saat kekuasaan Bung Karno sedang dihadapkan kepada tantangan berat yang kemudian telah membawa kejatuhannya.

Belum terealisasi

Jangankan melaksanakan Trisakti, nilai-nilai luhur Pancasila pun sudah lama mengawang di langit tinggi. Trisakti dalam format berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam sosial kebudayaan sebenarnya adalah cita-cita agung kemerdekaan Indonesia yang sudah puluhan tahun mengendap di otak para pejuang kemerdekaan.

Para pejuang kemerdekaan itu sebagian telah wafat sebelum proklamasi tahun 1945. Bung Karno memang adalah perumus yang piawai tentang cita-cita kemerdekaan bangsa itu, dalam bentuk ungkapan singkat, tajam, padu, dan padat.

Meskipun sudah berjalan sekian puluh tahun sejak pencetusannya, gagasan Trisakti itu belum pernah menjadi realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pencetus gagasan, Bung Karno pun belum berhasil meninggalkan warisan yang konkret tentang Trisakti ini.

Tetapi, sekali lagi, gagasan ini adalah sari pati dari seluruh ruh cita-cita perjuangan nasional agar Indonesia merdeka benar-benar berdaulat penuh dalam politik, mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, dan punya kepribadian yang kuat dalam kebudayaan.

Pertanyaannya: mampukah Jokowi-JK bergerak ke arah dunia yang serba ideal ini, di saat bangsa dan negara nyaris kehilangan segala-galanya: kedaulatan, prinsip berdikari, dan kepribadian yang kuat? Bangsa ini sudah lama jadi ”mainan” kekuatan-kekuatan raksasa global karena situasi domestik kita masih rapuh.

Jokowi-JK pasti sangat sadar tentang betapa lengahnya kita sebagai bangsa merdeka selama ini dalam mewujudkan gagasan Trisakti itu dalam format yang konkret. Gempuran neoliberalisme telah mengacaukan fundamental ekonomi kita dan merusak kepribadian Indonesia. Semuanya itu dilakukan atas nama pembangunan bangsa yang tidak mengacu kepada konstitusi secara benar dan lurus.

Kriteria menteri

Agar tidak berlarut-larut berenang dalam kubangan neoliberalisme ini, para menteri yang akan diundang masuk kabinet haruslah yang mau mengerti secara benar tentang tujuan kemerdekaan Indonesia, di samping memiliki integritas moral, kepemimpinan, kompetensi, dan profesionalitas.

Karya-karya Soekarno-Hatta dan para pejuang yang lain perlu dibaca ulang oleh para calon menteri ini agar ruh keindonesiaan mereka tetap terjaga kuat, tidak oleng oleh tarikan timur dan barat, sebagaimana yang telah kita alami berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Maka, para calon menteri itu haruslah patriot dan nasionalis sejati sesuai dengan cita-cita Trisakti.

Bagi calon menteri yang belum pernah membaca Indonesia Menggugat-nyaBung Karno (1930) dan Indonesia Merdeka-nya Bung Hatta (1928), mohon dicari karya itu sebelum bertemu dengan Jokowi-JK. Dua karya yang hampir berusia satu abad ini masih amat patut ditelaah ulang karena benang merah tujuan kemerdekaan bangsa terurai dengan semangat tinggi di dalamnya. Kelemahan sebagian besar elite kita selama ini adalah karena mereka tercabut dari akar tunggang sejarah bangsa. Akibatnya, mereka tidak punya rujukan historis yang kuat di saat diberi posisi kenegaraan.

Saya ingin melihat bahwa para menteri dalam kabinet Jokowi-JK adalah para petarung yang tangguh untuk segera merealisasikan gagasan Trisakti, dibawa turun ke bumi Nusantara, sekalipun saya tahu tidak mudah, karena mental sebagian kita sudah telanjur tidak sehat. Tetapi itulah jalan satu-satunya agar bangsa ini tidak selalu saja terombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan asing dan sahabat-sahabat domestiknya sebagai penikmat kemerdekaan.

Dengan semangat Trisakti, pemerintah yang akan dibentuk segera akan mendapat kepercayaan luas dari rakyat, karena nasib mereka yang telantar sekian lama akan diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Ahmad Syafii Maarif Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

QUICK COUNT 2014, MILIK SIAPA?

 stepi anrianiBersikap netral bukanlah hal yang mudah, di tengah euphoria demokrasi di tahun politik 2014 yang hanya menengahkan dua kubu, Prabowo-Hatta (No.1) dan Jokowi-JK (no.2). Netral bukan berarti golput. Tapi netral harus bisa menengahi permasalahan dan berusaha seobjektif mungkin untuk menilai.

Fenomena menarik 9 Juli 2014 adalah adanya perbedaan pendapat dalam poling Quick Count (hitung cepat)Ditambah perbedaan penyiaran media yang kecendrungannya memihak danmengakibatkan pro-kontra. Sedangkan media sebagai pilar keempat demokrasi dan pembangunan politik, kini sudah tidak netral lagi. Saat ini yang terpecah tidak hanya masyarakat pendukung capres tetapi juga media, ulama, artis, partai bahkan lembaga survey.

Sementara, Quick  count adalah proses pencatatan hasil perolehan suara di ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipilih secara acak (random). SedangkanExit Poll adalah metode mengetahui opini publik yang dilakukan sesaat setelah keluar dari bilik suara (LSI2004). Quik Count pertama kali digunakan oleh NAMFREL (National Citizens Movements For Free Election) yang memantaupelaksanaan Pemilu 1986 di Filipina, dimana ada dua kandidat yang bersaing ketat yakni FerdinandMarcos dan Cory Aquino (Corazon Aquino). NAMFREL  berhasil menemukan berbagai kecurangan danmanipulasi suara serta secara meyakinkan dapat menunjukkan kemenangan Cory Aquino, sekaligusmenggagalkan klaim kemenangan Marcos. Kebijakan Marcos yang menganulir kemenangan Cory telah memicu kemarahan masyarakat yang memunculkan apa yang disebut “people power”.

Indonesia telah mengenal Quick Count sejak 1997 yang dijalankan oleh LP3S namun tidak dipublikasikan. Selanjutnya Quick Count menjadi popular sejak pemilu 2004 yang akurasinya tidak berbeda jauh dengan hasil KPU (Komisi Pemilihan Umum). Umumnya, metode yang digunakan metode Kuantitatif dengan sampel stratifikasi atau sampel kluster. Sampel Stratifikasi (stratifiedrandom sampling) adalah merupakan teknik penarikan sampel dengan sampling  unit yangdikelompokkan menjadi beberapa strata (kelompok). Sehingga sampling unit dalam satu strata relativehomogen (Scheafferet al.1990). Sedangkan sampel klaster (cluster sampling) adalah sampel peluang dengan masing-masing unit sampel (sampling unit) merupakan kumpulan atau klaster dari elemen(Scheafferetal. 1990).

Hingga Pemilu Presiden 2014 ini, barulah ada yang menyoroti lembaga survei, karena sebelumnyatidak pernah ada perdebatan atau ekses negatif. Adanya perbedaan pendapat dari dua kubu lembaga survei membuat “anomali” dalam pemilihan presiden 2014. Kedua kubu tersebut adalah :

QC

Kubu no.2 sudah mengklaim kemenangannya pada 9 Juli pukul 14.20 saat hasil Quick Count baru memasuki penghitungan 70%. Hal ini dianggap terlalu dini dan merupakan bagian dari Psy War. Psy War adalah perang pemikiran, psikologi lawan dan target secara massif, diharapkan dapat mempengaruhi sampai merubah pemikiran yang ada di benak target.

Hal ini juga memicu perang opini di dunia maya (media sosial). Lembaga survei yang terbagi dua, saling menuding lembaga yang tidak satu kubu dengannya telah melakukan kecurangan dan kebohongan. Secara akademis, metode survei yang digunakan menggunakan statistic dengan sampel atau kluster yang berbeda. Sepatutnya dalam diktum akademis adalah bahwa peneliti dapat melakukan kesalahan tetapi tidak boleh berbohong.

Tanggapan dari masyarakat pun beragam. Mereka beranggapan lembaga survey sudah terbayar, tidak netral. Kelompok akademisi kecewa karena statistik dijadikan mainan. Dan banyak kelompok mahasiswa yang ingin turun untuk berdemo. Jadilah perbedaan hasil Quick Count mengawali babak baru, yaitu babak pengawalan suara menuju penetapan suara sah oleh KPU tanggal 22 Juli nanti.

Quick Count Tak Jamin Akurasi

Mencermati pemilu sebelumnya, tidak pernah ada klaim kemenangan sampai keputusan resmi dikeluarkan KPU. Sementara Quick Count mestinya tidak cukup dijadikan patokan kemenangan, karena jumlah TPS yang berjumlah 500 ribu lebih, tidak bisa diukur dengan sampel 2000-4000 TPS. Quick Countberguna untuk menentukan “trend” kemenangan, tetapi tidak menjamin akurasi.

Jika kita melihat hasil quick count Pileg 9 April 2014 lalu, angka yang ditampilkan lembaga survey ketika itu, berbeda dengan angka yang diumumkan KPU. Kita ambil contoh, hasil quick count Litbang Kompas saat itu mempublikasikan suara yang diraih Partai Demokrat sebesar 9,42% (no.urut 5). Begitu KPU mengumumkan hasil real count, ternyata perolehan suara Partai Demokrat mencapai 10,19% (no.urut 4 dan tertukar rangkingnya dengan PKB). Perbedaan quick count dan real count juga terjadi pada pilkada DKI yang seminggu sebelum pemilihan memenangkan Fauzi Bowo yang unggul dari Jokowi. Namun kenyataannya, sebaliknya.

Pasca pengumuman Pilpres 2014 ini, tidak sampai satu jam kubu Jokowi mengumumkan kemenangannya, kubu Prabowo membalasnya dengan mengungkapkan kemenangan versi Quick Countkubu ini. Masyarakat menjadi korban adanya perbedaan persepsi ini, akibat kedua kubu menyatakan klaim kemenangan. Bahkan keesokan harinya spanduk ucapan selamat terbentang di berbagai sudut.Dan hal ini akan rentan sebagai pemicu konflik horizontal antar pendukung. Padahal akhirnya, hanya KPU yang akan menentukan satu pemenang.

Sebab itu, hasil lembaga survei tidak bisa dijadikan patokan. Karena lembaga survei hari ini sudah sama seperti media yang diragukan kenetralannya, karena pemilik media juga terlibat dalam politik. Satu hal yang pasti, lembaga survei sudah menjadi milik beberapa pihak. Para penyandang dana, baik dalammaupun luar negeri, yang sangat menginginkan jagoannya menang, praktis tidak ingin calon lainnyamenang.

Untuk itu masyarakat jangan mudah percaya apa yang ditampilkan media juga hasil lembaga survei. Ada baiknya kedepan KPU atau Pemerintah mengatur lebih tegas mengenai cara kerja lembaga survei, dari metoda sampai audit keuangannya. Jangan sampai media juga jadi provokator dan memecah belah kesatuan bangsa.

Sementara langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah tepat, dengan meminta kedua kubu meredam para pendukungnya, serta memberikan pengarahan untuk menunggu hasil penghitungan suaramanual KPU. Selain pemerintah, Tokoh Masyarakat baik tokoh agama, NU dan Muhamadiyah juga para negarawan memberikan instruksi serupa, bahkan Komisi Penyiaran Indonesia meminta media televisi menghentikan hasil penayangan Quick Count.

*) Sekjen DIP Centre, Peneliti bidang Politik dan Papua, Alumni Pasca Sarjana KSI Univ IndonesiaPeraih Juara 1 Tk.Nasional Lomba Karya Ilmiah Sosial Politik (Supersemar Awards)

Obama: AS-Malaysia Masuki Era Kemitraan Baru

obama-malaysaKUALA LUMPUR – Presiden Amerika Serikat Barack Obama melakukan kunjungan bersejarah ke Malaysia selama dua hari pada akhir pekan lalu Ia menjadi pemimpin Amerika Serikat pertama yang menginjakkan kakinya di Malaysia sejak kunjungan Presiden Lyndon Johnson pada lebih dari empat dekade silam Malaysia merupakan negara ketiga dalam rangkaian kunjungan Obama ke Asia setelah Jepang dan Korea Selatan Dalam jamuan kenegaraan dengan Raja Malaysia Abdul Halim Mu’adzam Shah pada Sabtu malam.

—tempo—

Demokrasi Hitam Mewarnai Pemilu 2014

Hotmangaradja pandjaitan2

Oleh Dr.Hotmangaradja Pandjaitan[1]

Pemilu adalah salah satu tombak demokrasi untuk menciptakan negarawan paripurna, pemimpin yang dicintai rakyatnya dan rakyatpun mencintainya. Para pemimpin yang akan dipilih hakikatnya menawarkan isi yang dapat mengimplementasikan visi misi republik dan mempercepat tujuan nasional. Indonesia di tahun politik 2014 akan mengalami perjalanan sejarah untuk membuktikan diri, apakah bangsa ini sudah dewasa dalam berpolitik.Sejatinya kedewasaan demokrasi dilihat setelah dua kali pemilu, pasca reformasi kita sudah mengalami pemilu 2004 dan 2009 sehingga pemilu 2014 menjadi tahun pembuktian. Tahun 2014 sebagai tahun politik ditandai pemilihan legislatif tanggal 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014, jika terjadi dua putaran pilpres maka akanada pemilihan presiden kembali sekitar bulan agustus-oktober.

Cost politic yang sangat mahal akan pesta demokrasi ini tentunya harus dibayar dengan munculnya pemimpin berkualitas dari proses yang berkualitas bukan demokrasi hitam seperti yang ditakuti banyak pihak,penuh intrik dan kecurangan. Tanggung jawab moral bagi kita semua pemerhati republik untuk terus mengawal proses yang ada, sampai saat ini berbagai tahapan pemilu telah berjalan dan pihak penyelenggara pemilu terus berusaha memberikan performa terbaiknya. Tulisan ini hendak menyajikan pemaparan sebagai bahan pemikiran yang bertalian dengan proses demokrasi dan implikasinya khususnya Pemilu 2014.

Teori dan Praktek Demokrasi

Henry B. Mayo dalam An Introduction to Democratic Theory (1960: 70),memberikan pengertian demokrasi, sebagai:

A democratic political system is one in which public politicies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of politicalfreedom.

Dari rumusan tersebut memberikan sifat pemahaman umum terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu:

  1. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan;
  2. Orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum;
  3. Kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa.

Dari tiga sifat pemahaman umum tersebut, suatu negara demokrasi mempunyai tiga pemahaman utama yang meliputi hakekat, proses dan tujuan demokrasi (Huntington, 1995: 4). Huntington, melihat demokrasi dalam tiga pendekatan umum yaitu: sumber wewenang bagi pemerintah; tujuan yang dilayani oleh pemerintah; dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Henry B. Mayo, 1960: 70). Dengan kata lain demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama berdasar aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Harris G. Warrant dalam Our Democracy at Work (1963: 2), memberikan rumusan pengertian demokrasi sebagai, “a government of the people, by the people, for the people”.Bryan A. Garner dalam Black’s Law Dictionary (1999: 444), memberikan arti demokrasi sebagai “government by the people, either directly or through representatives”.

Dari pemahaman mengenai demokrasi di atas, maka pilihan terhadap negara demokrasi akan mempunyai konsekuensi­ demokrasi yang harus diperhatikan, yakni memberi­kan kesempatan kepada rakyat selaku warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban politiknya dalam bernegara. Dikemukakan oleh Robert A. Dahl dalam On Democracy (1998: 38), bahwa “democracy provides opportunities for effective participation; equality in voting; gaining enlightened understanding; exercising final control over the agenda; inclusion of adults”. Artinya, bahwa dengan demokrasi akan memberikan kesempatan­ kepada rakyat untuk partisipasi yang efektif; persamaan dalam memberikan suara; mendapatkan pemahaman yang jernih; melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; dan pencakupan warga dewasa. Konsekuensi demokrasi tersebut akan memberi­kan standar ukuran umum dalam melihat suatu negara sebagai negara demokrasi. Dengan kata lain, ketika kesempatan­-kesempatan yang merupakan konsekuensi dari standar ukuran umum negara demokrasi tersebut tidak dijalankan, maka negara tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai negara demokratis.

Dalam perkembangannya demokrasi sendiri telah mengalami dua kali bentuk transformasi demokrasi, yakni transformasi demokrasi negara kota di Yunani dan Romawi-Kuno pada Abad ke-V sebelum Masehi, serta beberapa negara kota di Italia pada masa abad pertengahan, dan transformasi yang terjadi dari demo­krasi negara kota menjadi demokrasi kawasan bangsa, negara, atau negara nasional yang luas (Dahl, 1992: 3-4).

Dengan adanya dua bentuk transformasi demokrasi tersebut, telah mengubah tatanan secara mendasar bentuk demokrasi sebagai akibat terjadinya perpindahan dari negara kota ke negara bangsa. Robert A. Dahl mengemukakan delapan akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan demokrasi pada wilayah negara bangsa yang luas, yaitu: perwakilan; perluasan yang tidak terbatas; batas-batas demokrasi partisipatif; keanekaragaman; konflik; poliarkhi; pluralisme sosial dan organisasional; dan perluasan hak-­hak pribadi.Adapun munculnya lembaga perwakilan merupakan karakter khusus demokrasi di Negara bangsa termasuk Indonesia, Keberadaan lembaga perwakilan saat ini, baru mewakili masyarakat dari aspek political rep­resentative (keterwakilan melalui partai).Sedangkan di dalam masyarakat masih terdapat functional representative (fungsi), regional representative (utusan daerah) dan idea representative (ide). Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, warga desa lebih mempercayai apa idea atau perkataan seorang ustadz di kampungnya di bandingkan idea atau gagasan seorang anggota dewan dari partai.

Jika berkaca pada realitas demokrasi di Indonesia, biasa diungkapkan melalui demonstrasi, kampanye jelang pemilu dan mengemukakan pendapat di forum-forum, euphoria atau kemasan demokrasi lebih terasa dibandingkan isinya. Demokrasi dijadikan tameng dan alasan untuk berbagai hal yang sejatinya terkadang menggugurkan nilai-nilai kebangsaan dan pancasila. Demokrasi terbawa arus kekuasaan, uang dan euphorianya sendiri sehingga menghalalkan segala cara, padahal demokrasi bukanlah tujuan melainkan proses.

Salah satu persoalan demokrasi kita saat ini adalah nihilnya rasa keadilan. Seperti yang diingatkan Plato dalam pemikirannya mengenai negara kota (city state), “demokrasi bisa hancur ketika semuanya ingin jadi penguasa dan hukum tidak tegak”. Belum stabilnya penegakan hukum untuk mengawal proses politik membuat kecendrungan demokrasi semakin hitam. Tidak ada sanksi bagi partai politik yang melakukan money politik secara tegas begitu juga dengan pelanggaran lain. Praktek demokrasi di Indonesia telah tumbuh menjadi “demokrasi suka-suka” yang tidak mempunyai koridor dan seringkali menabrak nilai-nilai kehormatan bangsa Indonesia. Salah satu contoh misalnya ketika ada kampanye ke kampong-kampung atau silaturahmi dari caleg ,warga sudah tidak sungkan menanyakan berapa rupiah isi amplopnya nanti. Nilai kepedulian terhadap kondisi bangsa yang dicerminkan melalui pemilihan umum untuk memilih pemimpin terbaik saat ini tidak terpikir sama sekali, yang ada adalah euphoria seberapa besar keuntungan yang bisa di dapat. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat di perdesaan karena paradigma tersebut terjadi berawal dari kebiasaan dan partai politik pun memelihara kebiasaan tersebut dengan istilah, serangan fajar.

Selain permasalahan tersebut, hingga kini juga masih ada kekhawatiran bahwa militer dan institusi intelijen digunakan untuk kepentingan politik 2014. Persoalan digunakannya Lembaga Sandi Negara sempat juga menjadi isu yang panas sebelum Komisi Pemilihan Umum menghentikan rencana kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara dalam menjaga data pemilu. Tumbuhnya lembaga-lembaga survei dadakan dengan sokongan dana dari individu juga mencerminkan ada upaya memanipulasi pilihan rakyat. Belum lagi soal betapa sulitnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana parpol dan tokoh politik yang bakal maju sebagai capres/cawapres atau caleg. Dengan adanya indikasi tersebut menyiratkan bahwa praktek demokrasi tak semudah teorinya.

Indikasi Demokrasi Hitam di berbagai negara

Istilah demokrasi hitam dikenal sebagai bentuk buruk atau pencederaan demokrasi, seperti kekisruhan, kecurangan dan berbagai intrik yang menghalalkan berbagai cara dalam menjalani demokrasi itu sendiri. Populernya istilah ini sejak tahun 1928 terkait kecurangan pemilu di Haiti yang menelan banyak korban. Walaupun tidak terdapat definisi khusus terkait demokrasi hitam namun istilah ini mengacu kepada kecurangan dan pencederaan nilai-nilai demokrasi itu sendiri seperti suap, manipulasi, korupsi sampai anarkisme. Di Indonesia demokrasi hitam dikenal setelah banyaknya indikasi kecurangan pada pemilu 2009.

Sebetulnya jika ditelusuri dari awal praktek demokrasi hitam berawal dari rekruitmen partai yang belum ideal dan membuat beberapa partai menentukan calon legislatifnya mayoritas dari indikator popularitas dan materi. Banyaknya calon yang instan dan bukan kader ataupun aktivis yang merangkak dari bawah membuat transaksi dalam tubuh partai menjadi berjamur untuk memasukkan caleg baru yang instan. Adapun money politik dan transaksi jelang pemilu merupakan muara akhir dari demokrasi hitam karena ujung pangkal pelaksanaan demokrasi seperti pendapat Huntington adalah berada dalam pemilihan wakil-wakil rakyat.

Praktek kecurangan ini terjadi juga di beberapa negara seperti pada pemilih Putin yang ditawari uang USD 70 atau sekitar Rp 639 ribu (Rp9.138) seperti yang dikatakan Sergei Smirnov seperti dikutip Reuters Senin 3 Mei 2012. Di Vladivostok, para pemilih melapor ke polisi soal tawaran memberikan makanan gratis oleh Rusia Bersatu dan sebagai penggantinya, mereka diminta memberikan suara kepada partai pendukung Vladimir Putin dalam pemilu presiden pada Maret 2012.

Pelanggaran ditemukan juga pada periodisasi pemilihan legislatif Rusia, di St Petersburg oleh fotografer AP, yang melihat lambang Partai Rusia Bersatu ditempelkan di tenda bilik suara. Bahkan Kementerian Dalam Negeri Rusia menerima 216 laporan pengaduan atas pelanggaran yang terjadi dalam 24 jam terakhir setelah pemilihan umum. Kemudian badan penegak hukum Rusia menerima 555 pengaduan mengenai pelanggaran pemilihan parlemen pada Minggu 4 Desember 2011. Pemilu parlemen rusia diikuti tujuh partai politik, yakni Rusia Bersatu, Partai Komunis, Partai Liberal Yabloko, Partai Demokratik Liberal, Just Russia, Right Cause, dan Partai Patriot Rusia. Sebanyak 3.053 kandidat dari tujuh partai tersebut akan berjuang untuk duduk di State Duma. Dua partai peserta pemilu, yakni Partai Komunis dan Partai Liberal Yabloko, juga memprotes atas meluasnya aksi kekerasan yang bertujuan mendorong para pemilih untuk memilih partai berkuasa, Rusia Bersatu

Sementara di eropa, demokrasi hitam dirasakan dalam proses suap menyuap yang dirilis oleh Komite Eropa. Kurang dari satu persen penduduk Inggris, atau lima orang dari 1.115 orang yang disurvei oleh komisi itu, melaporkan bahwa mereka telah diminta untuk memberi suap. Itu merupakan “hasil terbaik di Eropa”. Sebaliknya, 6 hingga 29 persen orang di Kroasia, Ceko, Lituania, Bulgaria, Romania, dan Yunani mengatakan mereka telah diharapkan untuk membayar suap.

Suap menjadi pemicu awal korupsi di eropa, Komisi eropa mencatat Tingkat korupsi di Eropa mengejutkan dan membebani ekonomi Uni Eropa sekitar 185 miliar dollar (atau Rp 2.233 triliun) per tahun. Laporan yang baru pertama kali ada tentang korupsi di 28 negara Uni Eropa itu menempatkan Uni Eropa, yang sering digambarkan sebagai salah satu kawasan paling bersih dari korupsi di dunia, dalam sebuah sorotan yang tak menyenangkan. Laporan tersebut menemukan bahwa persepsi korupsi tertinggi ada di Yunani, Spanyol, Italia dan Republik Ceko. Sedikitnya delapan persen warga Eropa mengaku telah mengalami atau menyaksikan korupsi selama 12 bulan terakhir. Sedangkan  40 persen dari perusahaan-perusahaan Uni Eropa menganggap korupsi sebagai masalah dalam berbisnis. Korupsi telah mencederai demokrasi dan tidak ada satu Negara pun yang bebas korupsi.

Selain suap dan korupsi, pelanggaran pemilu atau kecuranganpun seringkali terjadi dengan intensitas yang berbeda di setiap negara. Dalam liris electoral commission inggris dipublikasikan hal-hal terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu sebagai berikut :

tabel

 

132

Ternyata publik inggris juga menganggap bahwa berbagai kecurangan dan pelanggaran pemilu penting dan mencederai demokrasi. Fenomena demokrasi hitam di berbagai negara ini memberi pelajaran kepada kita bahwa demokrasi tidak bisa ditelan mentah-mentah karena proses transformasi demokrasi terus berjalan. Jika akan di bandingan dengan kasus di tanah air, beberapa tahun ini dapat diukur melalui sengketa dan konflik dalam Pilkada. Proses transaksional antara KPU dan Calon kandidat bahkan kasus Akil Mochtar terkait suap di MK menyimpulkan bahwa Suap terdapat di setiap lini tanpa terkecuali dan keabsahan putusan MK menjadi diragukan. Walaupun demikan masyarakat dan publik pemerhati politik terus meminta MK untuk maju kembali dan mereformasi dirinya. Hasil rilis data MK akhir tahun 2012 menunjukkan jumlah perkara di MK sebagai berikut :

jumlah pemilukada 2012 yang diperkarakan jumlah perkara yang ditangani dan diputuskan per tahun 2003-2012

Indonesia yang disebut sebagai negara demokrasi terbesar juga nyatanya masih terindikasi demokrasi hitam. Selain Indonesia, rusia, negara eropa dan bahkan amerika pernah mengalami kecurangan dalam pemilihan umum. Amerika dan Eropa menerapkan demokrasi baru terlahirnya kesejahteraan, terbalik dengan negara seperti Malaysia dan China yang mengutamakan kesejahteraan lebih dulu baru masyarakatnya bicara politik. Indonesia tentu menganut cara pertama, mengutamakan demokrasi walaupun kesejahteraan belum merata.

Perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini cukup menggembirakan, sekaligus mengkhawatirkan. Demokrasi bisa diterapkan, meski masih prosedural, tetapi juga menghadapi masalah serius terkait kemiskinan, korupsi, penegakan hukum dan keagamaan. Profesor Emeritus, The Australian National University, Australia, Merle Calvin Ricklefs (70), peneliti sejarah Indonesia mengatakan, Reformasi 1998 mendorong Indonesia dalam demokrasi namun, pemerintah cenderung lemah dan para tokoh politik mencari dukungan dari masyarakat, termasuk kaum agamawan. Agama muncul sebagai kekuatan yang kian menentukan banyak hal di negeri ini. Ia juga menemukan, proses demokrasi yang cukup sehat di Indonesia. Militer sudah tidak lagi berpolitik praktis. Masyarakat semakin mudah berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Mereka juga menikmati kebebasan berpendapat, berserikat, berpartai politik, dan merebut jabatan publik namun demokrasi di sini mengandung persoalan.

Di negara maju, demokrasi berkembang ditopang parpol yang kuat dan mandiri. Di Indonesia, parpol lemah sehingga demokrasi di sini masih sangat individualistik. Hal tersebut sangat logis karena fakta dilapangan saat ini loyalitas pada parpol hampir tidak ada. Pemilih bisa pindah dari satu parpol ke parpol lain karena itu, sukar menilai bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia dan di dorong oleh penegakan hukum yang masih kurang sementara praktik korupsi kian marak.

Menjelang April 2014 beberapa hal yang musti diwaspadai dalam praktek demokrasi hitam adalah; Pertama, Politik Uang. Ini bisa berupa serangan fajar, kunjungan malam hari atau dibayar setelah mencoblos di TPS. Kedua, Tidak Terima Surat Undangan; Praktek menahan atau tidak mengirimkan  surat undangan/kartu pemilih pada orang-orang yang diindentifikasi lawan politik ini sering terjadi dan berakibat seorang warga kehilangan hak politiknya. Ketiga, Pemilih Ganda, dalam beberapa pemilu, tim sukses calon menggunakan pemilih siluman atau pemilih yang dapat berulang kali mencoblos karena namanya ganda. Persoalan e-ktp juga dapat menjadi pemicu utama dalam pemilih ganda tahun 2014, belum selesainya program e-KTP menjadi permasalahan tersendiri karena jumlah pemilih tetap yang ditetapkan KPU sebesar 209 juta orang melebihi prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) yakni sekitar 177 juta pemilih pada tahun 2014 mendatang. Sehingga ada 32 juta suara yang menjadi “gap data” antara data KPU dan data BPS, jangan sampai gap tersebut menjadi pemilih siluman dan menguntungkan partai tertentu.Dalam hal ini pentingnya saksi dari masing-masing calon, untuk mengecek kualitas tinta, apakah bisa dihilangkan dengan mudah atau tidak (bisa jadi tinta dari KPUD ditukar). Juga mengecek daftar hadir, bahwa yang hadir sesuai undangan atau ada tambahan pemilih dari wilayah lain. Keempat, Pengrusakan Surat Suara. Praktek ini biasa dilakukan terhadap surat suara dari pihak lawan politik, dirusak misalnya dengan kuku jari ketika membuka lembaran suara. Ini sangat tergantung orientasi politik dari KPPS atau petugas TPS setempat. Setiap orang boleh saja punya sikap politik, tetapi sebagai petugas TPS tidak boleh berbuat curang. Maka tugas saksi maupun warga untuk benar-benar mengawasi ketika petugas membuka lembaran surat suara.Kelima, Manipulasi Hasil Suara. Masalah inilah yang sering terjadi, karena manipulasi suara dapat dilakukan di beberapa tahap dengan membayar KPU atau KPPS dan PPK atau bahkan ketika rekapitulasi suara di pusat . Misalnya ketika penghitungan suara di papan selesai dan akan direkap pada formulir C1, ada peluang dimanipulasi angkanya. Maka saksi maupun warga harus diperhatikan benar ketika direkap. Peluang berikutnya adalah manipulasi ketika penghitungan ulang/rekap ulang di kelurahan.Di sini saksi dari masing-masing calon mesti hadir untuk mengawal prosesnya. Perjalanan berikutnya adalah ketika rekap suara di tingkat kecamatan, kota maupun KPUD, dimungkinkan juga pengurangan atau penambahan suara pada calon tertentu. Tetapi ini bisa diminimalisir ketika setiap saksi memegang C1 atau berita acara maupun mengawal prosesnya sampai ke KPUD.

Gerakan Sosial melawan Demokrasi Hitam

Salah satu rekomendasi untuk meminimalisir demokrasi hitam adalah melalui gerakan sosial. Penguasa media sosial yakni generation z (gen z ) telah berhasil membuat obama memenangkan pemilu kedua dan Jokowi-Ahok duduk di kursi DKI 1 dan 2, dengan jumlah pengguna 40 juta lebih gen z merupakan basis suara yang luar biasa sekaligus dapat menggerakan sebuah perubahan. Gerakan sosial ini bisa dengan memulai kepedulian terhadap perubahan bangsa dan partisipasi dalam kepemimpinan nasional.

Berbagai aplikasi juga sudah bisa diunduh terkait perannya dalam pemilu. Untuk menghindari kecurangan pemilu, sebuah aplikasi yang dinamai Aplikasi Saksi (APSI) yang dikembangkan Mantan Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno, diperkenalkan kepada masyarakat pada 5 Januari 2014.APSI bisa berjalan di berbagai jenis telepon selular dan gadget, masyarakat dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk merekam berbagai bentuk kecurangan dan kejanggalan pelaksanaan Pemilu 2014, mulai dari masa sosialisasi, kampanye hingga pencoblosan dan penghitungan suara.Layaknya layanan blackberry messenger dan whatsapp Messenger, APSI messenger memungkinkan sesama relawan untuk be  rkomunikasi secara langsung (chatting) maupun saling berbagi data suara, foto dan video. APSI menantang 600.000 pemuda untuk menjadi pionernya sebagai saksi sukarelawan dan ternyata beberapa kalangan menyambutnya antusias.

Dukungan terhadap bibit Chandra di facebook menjadi awal kebangkitan gerakan sosial di dunia maya. Hal ini merupakan langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir kecurangan walaupun memang rata-rata gen z (usia 19-23) tahun cenderung apatis, inilah tantangannya. Sekaligus jika penggalangan terhadap generasi ini bisa terlaksana maka angka golput tidak akan mencapai 30% seperti 2009. Ajakan melalui gerakan media sudah dimulai oleh Kompas Tv untuk mengajak para pemuda menghindari golput, hal ini bisa kita kembangkan dengan mendorong lahirnya gerakan moral, pemuda peduli pemilu, karena proses pemilu yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Langkah yang dijalankan pemerintah untuk meminimalisir Golput melalui sosialisasi KPU, Kominfo dll perlu terus dikawal dan diarahkan pada pemilih pemuda pemula yang menempati urutan golput tertinggi dari segi usia.

Kesimpulan

Indikasi munculnya praktek demokrasi hitam dalam pemilu 2014 cukup tinggi. Jika terjadi kecurangan di tahun 2014 maka kredibilitas pemilu dipertanyakan begitupula kredibilitas pemimpin terpilih. Muara dari aduan dan gugatan ada di Mahkamah konstitusi dan jika dari April sampai Juli ternyata banyak hal yang belum selesai maka akan memunculkan banyak masalah baru, dari calon presiden alternative (non partai) dan gugatan pada peraturan KPU yang melibatkan para penyelenggara pemilu, jangan sampai ada kekosongan kekuasaan. Kegagalan penyelenggaraan pemilu dan atau pilpres serta hasil – hasilnya sangat potensial menjadi pemicu (trigger) instabilitas nasional: sosial politik, ekonomi dan keamanan, yang menjadi ancaman besar terjadinya kerusuhan, huruhara, pergolakan sipil, perang sipil hingga disintegrasi bangsa.

Berbagai indikasi adanya politik hitam pada Pemilu 2014 menjadikan kita harus waspada dan bahu-membahu untuk menjaga agar 2014 menghasilkan pemimpin yang tingkat kredibilitasnya bisa dipertanggung jawabkan dari proses yang demokratis. Mengawali gerakan moral di media sosial dengan memberdayakan generasi z merupakan hal yang patut diperhitungkan, gerakan moral di media sosial dan gerakan sosial di dunia nyata serta mendukung upaya penyelenggara pemilu untuk mengurangi golput dan sosialisasikan pelaksanaan pemilu. Indonesia harus membuktikan dirinya layak menyandang gelar negara demokarsi terbesar tentunya dengan berkualitas, menghilangkan warna hitam dalam demokrasi.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, 1994, Gagasan Kedaulafan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.

_____, 2002, Konstitusi dan Konstitusionalisme In­donesia di Masa Depan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.

Beetham, David, (ed.), 1994, Defining and Mea­suring Democracy, London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications.

Bentham, Jeremy, 1979, The Theory of Legislation, India, Bombay: Tripathi Private Limited.

Budiardjo, Miriam, 1983, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia.

Craig, Gary, and Marjorie Mayo, (ed.), 1995, Com­munity Empowerment A Reader in Participation and

Development, London & New Jersy: Zed Books Ltd.

Dahl, Robert A., 1998, On Democracy, USA; Yale Uni­versity Press.

_____, 1992, terjemah A Rahman Zainuddin, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

_____, 2001, terjemah A Rahman Zainuddin, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Secara Singkat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Friedrich-Ebert-Sttiftung, 2003, Demos Kratos, Demokrasi Panduan bagi Pemula, Jakarta: The Ridef Institute.

Garner, Bryan A., (eds.), 1999, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul, Minn.: West Group.

Huijbers, Theo, 1995, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius.

Huntington, Samuel P, 1995, terjemah Asril Marjohan, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

______, dan Joan Nelson, 1994, terjemah Sahat Simamora,  Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta.

Koesnardi, Moh., dan Bintan R Saragih, 1995, llmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Mas’oed, Mohtar, (eds.), 2001, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mayo, Henry B., 1960, An Introduction to Democratic Theory, New York: Oxford University Press.

Mill, John Stuart, 1988, Utilitarianism Liberty Representative Government, London: JM Dent & Sons Ltd.

Naning, Ramdlon, 1983, Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

Nelson, William N., 1980, On Justifying Democracy, London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Saragih, Bintan R., 1988, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Surbakti, Ramlan, 1999, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Strong, C.F., 1966, Modern Political Constitutions, Lon­don: The English Language Book So­ciety and Sidwgwick & Jackson Lim­ited.

Walker, Geoffrey de Q, 1987, Initiative and Referen­dum: The People’s Law, Australia: The Centre for Independent Studies.

Warren, Harris G., at.al, 1963, Our Democracy at Work, Englewood Cliffs, USA: Printice Hall, Inc.

Wignjosoebroto, Sutandyo, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsam-Huma.

[1] Direktur Utama Democracy,Integrity and Peace Centre (DIP Centre), Mantan Sesmenkopolhukam RI

Kebenaran dan Politik

Oleh: DAOED JOESOEF

—kompas—

SEMAKIN mendekati hari pemilihan presiden, semakin ramai warga membicarakan kriteria pemimpin yang ideal. Dalam diskusi sekelompok pemuda terpelajar, sebagian tergolong pemilih pertama kali, ada diajukan aneka macam set kualitas (karakter) pemimpin yang mereka impikan.

Yang mencolok adalah bahwa pada setiap set tertentu ada ”kejujuran” sebagai kualitas yang diniscayakan. Ternyata mereka rata-rata sudah muak dengan perilaku politik para pemimpin kita selama ini yang tidakinteger, koruptif, di semua bagian dari trias-politika. Konsultasi dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyimpulkan, ”jujur” dan ”kejujuran” adalah kata lain dari ”benar” dan ”kebenaran”, jadi dua sisi dari kebajikan yang sama. Bila demikian perlu dipertanyakan apakah harapan para pemuda tadi bisa terwujud. Sebab, praksis perpolitikan kita selama ini menunjukkan bahwa ”kebenaran” (truth) dan ”politik” (politics) bukan bagai ”lepat dengan daun”, tetapi mencolok bagai ”minyak dengan air”.

Kebenaran, walaupun tanpa kekuasaan dan selalu kalah bila langsung berhadapan dengan kekuatan apa pun yang berkuasa, punya satu kekuatan khas. Berupa apa pun kombinasi kekuasaan yang berlaku, ia tidak mampu menemukan atau menciptakan suatu kebenaran yang mumpuni. Tekanan kekuatan dan kekerasan bisa saja menghancurkan kebenaran, tetapi tidak akan mampu menggantikannya. Ini tidak hanya berlaku bagi kebenaran faktual yang begitu mencolok, tetapi juga bagi kebenaran rasional dan kebenaran nurani.

Kebenaran politik

Menanggapi politik dalam perspektif kebenaran berarti tegak di luar bidang politik. Posisi di luar bidang politik—di luar komunitas ideologis di mana kita tergolong dan di luar persekutuan kepentingan bersama—jelas ditandai sebagai salah satu cara berdiri sendirian. Yang eminen di antara cara-cara eksistensial ”mengatakan kebenaran” adalah kesendirian sang filosof, keterasingan para ilmuwan dan intelektual, imparsialitas hakim dan independensi penemu fakta dan kesaksian reporter; pendek kata, pada umumnya, sikap dari ”non-konformis”, yang bagai elang, berani terbang sendirian, tidak takut dilebur pasang setelah dengan sadar memilih hidup di tepi pantai.

Biasanya kita baru menyadari natur non-politik, bahkan kelihatan bagai anti politik dari kebenaran, bila terjadi konflik antara keduanya. Kita akan tersentak karena nurani menantang mulut untuk mengatakan: ”fiat veritas et pereat mundus”, biarkan kebenaran berlaku walaupun karena itu keseharian dunia runtuh! Lalu, apakah politik tak punya kebenarannya sendiri? Apa tak ada ”political truth” seperti halnya dengan ”scientific truth”?! Dewasa ini, sewaktu ilmu-ilmu sosial melaksanakan panggilannya dengan baik, ”the most modern communicable knowledge” ini memberitahukan keberadaan kompleksitas dan keniscayaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengenai hal ini, jurnalisme tak jarang turut membantu pemahaman publik tentang milieu di mana para politikus beroperasi, berbeda dengan ruang terbuka dari filosofi Newtonian.

Milieu operasional dari politik lebih mirip lumpur tebal yang melekat di mana Darwin mengukuhkan kesadaran human tentang yang serba kotor dan jorok ini memerlukan suatu pemerintahan, bukan dalam artian lembaga kolektif yang kerjanya ”memerintah”, tetapi entitas publik yang mengayomi, melayani, pembersih, pengatur, pengelola ”polity”. Maka ”kebenaran politik” adalah pemandu warga keluar dari kebuntuan intelektual dan politis, intellectual and political cul de sac. Kebenaran ini dimulai dengan pernyataan bahwa pemerintah, walaupun rakitan manusia, adalah ”alami”. Bagi manusia ia sama alaminya dengan pakaian dan tempat berteduh (shelter) karena ia melayani kebutuhan yang serba alami bagi manusia, bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

A well-governed polity memberikan kepada warganya ”pangan”, ”sandang”, dan ”papan”, melibatkannya dalam suatu jaringan hubungan kebiasaan dan perbuatan yang diadatkan—yang membentuk disposisinya, mengembangkan apa yang baik bagi dirinya menekan apa yang buruk.

Keragaman kapasitas human pada setiap saat di setiap masyarakat, menurut George F Will, terkondisi secara historis. Berarti, deretan dari bentuk asosiasi politik yang sesuai juga terkondisi. Filosofi politik ”for all seasons” harus berupa proposisi penting, tetapi umum. Filosofi politik yang cocok untuk satu polity partikular harus lebih spesifik, tetapi ada limit sejauh mana politikus atas nama rakyat boleh menjauhi proposisi umum ketika berusaha membuat bentuk yang paling memenuhi syarat dari asosiasi politis bagi polity pada umumnya.

Hal ini perlu disadari mengingat publik dari era reformasi di zaman pasca revolusi cenderung tidak lagi terikat satu sama lain oleh ”ide”, tetapi oleh ”kepentingan” yang serba primordial materialistik. Dewasa ini atmosfer politik kelihatan direduksi menjadi sejenis debu intelektual, tersebar ke segala penjuru, tak mampu mengumpulkan, tak sanggup menyatu-padukan.

Jadi ”politik”, betapapun megah kelihatan dengan ”kebenaran politiknya”, yang disanjung melangit sebagai ”the art of solving the impossibles”, mengenal limit, serba terbatas. Ia tidak meliputi semua tentang eksistensi human di dunia. Ia dibatasi oleh hal-hal yang tidak dapat diubah manusia begitu saja menurut seleranya. Dan hanya dengan menghormati batasan-batasannya sendiri, bidang di mana kita bebas bertindak dan bertransformasi bisa tetap utuh, mempertahankan integritas dan memenuhi janjinya. Maka yang kita namakan ”kebenaran”, secara konseptual, adalah apa yang tidak bisa kita ubah. Secara metaforis, ia adalah bumi tempat kita berpijak dan langit yang membentang di atas kita. Bak kata kearifan lokal, di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung.

Walaupun begitu bukan berarti ia abadi. Biasanya perkembangan zaman menuntut perubahannya. Namun, yang mengubahnya bukan politik, melainkan ”Bildung”, sinergi simbiotis antara kebudayaan dan pendidikan. Walaupun begitu, politik tidak tinggal diam. Selaku kekuasaan negara yang berlaku, politiklah yang memutuskan wacana Building yang bersangkutan menjadi satu kebijakan pemerintahan tentang pembelajaran baru di bidang pendidikan nasional. Adalah Plato yang mula-mula berusaha menanggapi politik dalam perspektif kebenaran dan tegak di luar bidang politik. Platonisme ini di zamannya menjadi sangat berpengaruh selaku oposan gigih terhadap ”polis”, yaitu jagat politik dan pemerintahan negara-kota Yunani Purba. Impian Plato memang tidak terwujud: akademi yang dibentuknya tidak pernah menjadi ”counter-society”.

Kebenaran intelektual independen

Kebenaran Platonis itu mengilhami pembentukan lembaga-lembaga universiter. Walaupun lembaga-lembaga ini tak pernah merebut kekuasaan negeri, amfiteater serta ruang kuliahnya berkali-kali mengetengahkan kebenaran yang sangat tak diharapkan oleh sepak terjang politis tertentu yang berambisi tetap berkuasa at all costs. Maka lembaga semacam ini, seperti juga tempat-tempat pelarian lain dari kebenaran serupa, menjadi sasaran empuk aneka bahaya yang berasal dari kekuatan/kekuasaan sosial dan politik.

Peluang kebenaran untuk hidup di tengah-tengah masyarakat ternyata sangat diperbesar oleh kebenaran organisasi ilmuwan dan kehadiran intelektual independen, yang pada asasnya disinterested dalam sikap dan tindakannya. Orang tidak akan dapat membantah, paling sedikit di negeri-negeri yang dijalankan secara konstitusional, bahwa bidang politik akhirnya mengakui, meskipun di saat sedang berkonflik, sungguh berkepentingan akan eksistensi lembaga dan orang yang tidak dikuasainya dalam hal kebenaran.

Jadi apa yang tidak pernah diimpi-impikan oleh Plato justru terjadi, yaitu bahwa bidang politik akhirnya mengaku butuh lembaga dan personalitas eksterior selaku pelawan kekuasaan yang, dengan begitu, menambah imparsialitas atau kenetralan yang dituntut oleh dispensasi keadilan.

Daoed Joesoef, Alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne

ANALISIS POLITIK : Rismaharini sebagai Politik Harapan

Oleh: Yudi LatifPemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

—kompas—

DRAMA politik yang menyedot perhatian publik itu beruntung tak berujung sendu (sad end). Dengan jurus diplomasi kekeluargaan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, disertai bintang pendampingnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, berhasil meyakinkan ”Superwali” Tri Rismaharini untuk tetap bertahan memenuhi harapan publik.

Peristiwa ini mengisyaratkan banyak hal. Sumber pesimisme dan apatisme publik terhadap politik tidaklah terletak pada ”sisi permintaan” (demand side), seperti sering didalihkan para politisi: rendahnya tingkat pendidikan rakyat, pragmatisme pemilih, dan kurangnya kesadaran politik. Sumber itu sebaliknya terletak pada kelemahan ”sisi penawaran” (supply side) dari ketidakmampuan aktor-aktor politik untuk membangkitkan kepercayaan rakyat. Sekali ada aktor politik yang dapat dipercaya, seperti Tri Rismaharini, kegairahan warga untuk terlibat secara politik kembali menguat.

Menurut Donna Zajonc dalam The Politics of Hope, untuk membangkitkan politik harapan, suatu bangsa harus keluar dari tahap anarki, tradisionalisme, dan apatisme menuju penciptaan pemimpin publik yang sadar. Pada tahap pertama, seluruh tindakan politik diabsahkan menurut logika pemenuhan kepentingan pribadi yang menghancurkan sensibilitas pelayanan publik.

Pada tahap kedua, untuk mencapai sesuatu, pemimpin mendominasi dan memarjinalkan orang lain. Pada tahap ketiga, peluang-peluang yang dimungkinkan demokrasi tidak membuat rakyat berdaya justru membuatnya apatis.

Pada tahap keempat, tahap politik harapan, para pemimpin menyadari pentingnya merawat harapan dan optimisme dalam situasi krisis, dengan cara memahami kesalingtergantungan realitas serta kesediaan melayani kepentingan publik dengan menerobos batas-batas politik lama.

Kekuasaan digunakan untuk memotivasi dan memberikan inspirasi keteladanan yang memungkinkan orang lain mewujudkan keagungannya. Warga menyadari pentingnya keterlibatan dalam politik dan aktivisme sosial untuk bergotong royong merealisasikan kebajikan bersama.

Masalah terbesar demokrasi di negeri ini adalah mismatch antara ledakan pemburu jabatan politik di satu sisi dan merosotnya kepercayaan rakyat kepada pemimpin politik di sisi yang lain. Situasi ini bisa membuat de-
mokrasi bersifat korosif dan koruptif. Seperti dikatakan Montesquieu, ”Prinsip demokrasi dikorup bukan saja ketika spirit kesetaraan hilang, melainkan juga ketika spirit kesetaraan yang ekstrem berlangsung—manakala setiap orang merasa pantas memimpin.”

Orang-orang eksentrik

Untuk memulihkan kepercayaan rakyat pada politik, yang diperlukan bukan sekadar pemimpin yang baik, melainkan pemimpin dengan kekhasan eksentrisitas, yang mengindikasikan kekuatan karakter, kebesaran jiwa, dan keliaran visi perubahan. Pemimpin yang tidak memedulikan bagaimana bisa dipilih ulang, tetapi memedulikan bagaimana keterpilihannya dijadikan pintu masuk bagi dekonstruksi dan rekonstruksi tata kelola pemerintahan secara sistemik.

Kreativitas sosial dan transformasi masyarakat memerlukan tumbuhnya eksentrisitas. Dalam hal ini, John Stuart Mill menengarai, ”Jumlah eksentrisitas dalam masyarakat pada umumnya proporsional dengan jumlah genius, kekuatan mental, dan keberanian moral yang dikandung masyarakat tersebut.” Defisit orang-orang eksentrik berkarakter, yang memiliki kekuatan mental, kebernasan gagasan dan keberanian moral untuk mengambil pilihan, menimbulkan rintangan besar dalam transformasi bangsa.

Desain institusi politik yang menekankan pada sumber daya alokatif (kekuatan finansial) ketimbang sumber daya otoritatif (kapasitas-karakter) menyempitkan kesempatan orang-orang eksentrik untuk memainkan peran politik. Padahal, terdapat sejumlah pengalaman empiris. Begitu partai politik memberikan kesempatan kepada figur-figur eksentrik untuk diusung menjadi pemimpin politik, prestasi kepemimpinan menggembirakan dan kepercayaan rakyat pada politik pulih kembali.

Superwali Risma adalah contoh persenyawaan yang baik antara eksentrisitas tokoh dan kesediaan partai untuk mengusungnya tanpa pertimbangan uang. Eksentrisitas Ibu Wali terlihat dari paradoks antara keluguan perangai dan keberanian bertindak; kesantunan berbusana muslimah dan keliaran visi; kesederhanaan penampilan dan ekselensi pelayanan serta kerapian tata kota; kemungilan tubuh dan kebesaran jiwa; antara keurakan ala ”bonek” dan kelembutan welas asih.

Menjadi wali kota tanpa kobaran ambisi dan modal membuatnya tidak mengalami konflik kepentingan dan berani bertindak; nothing to lose. Dalam waktu singkat, Surabaya yang dalam istilah Lewis Mumford bisa dilukiskan sebagai kota ”heterogenik” (penuh ambiguitas, kekumuhan, kekerasan, kemiskinan, disintegrasi, dan anarki) bisa disulap menjadi kota ”ortogenetik” (mengekspresikan tatanan keindahan, keadaban, dan keadilan).

Pada akhirnya, Sang Superwali benar-benar membuktikan keagungan politik seperti yang disebutkan oleh Harry Truman, ”Politik—politik luhur—adalah pelayanan publik. Tak ada kehidupan atau pekerjaan tempat manusia menemukan peluang yang lebih besar untuk melayani komunitas atau negaranya selain dalam politik yang baik.”

Kita harus mengkloning Sang Superwali ke kota-kota lain di negeri ini agar kepercayaan warga pada politik bisa dipulihkan dan negeri sebesar serta seluas Indonesia bisa meraih marwah dan kejayaan yang sepadan.

Infrastruktur Listrik Rentan Dua Pembangkit di Sumut Rusak

PLTUMEDAN, KOMPAS — Sumatera bagian utara mengalami krisis listrik lantaran dua pembangkit listrik buatan China sedang rusak dan diperbaiki. Pasokan listrik PLN Sumatera Utara terus tidak stabil karena tak memiliki listrik cadangan. Kondisi ini menyiratkan infrastruktur perlistrikan rentan masalah. Problem seperti ini bisa muncul di daerah lain.

Kepala Bidang Hukum dan Humas PLN Wilayah Sumatera Utara Raidir Sigalingging mengatakan, PLN Sumut mengalami defisit listrik hingga 200 megawatt (MW). Penyebabnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Labuhan Angin Unit I dan Unit II di Sibolga rusak.

 

”Semua pembangkit yang rusak itu merupakan pembangkit listrik buatan China,” ujar Raidir, di Medan, Senin (24/2).

 

Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto mengatakan, PLTU Labuhan Angin yang digarap kontraktor dari China itu baru beroperasi empat tahun lalu, tetapi mesin pembangkitnya telah rusak sehingga harus diperbaiki.

 

Secara terpisah, pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa, menilai, sistem kelistrikan Sumatera bagian utara mengalami defisit listrik cukup besar. Sepatutnya hal ini mendapat perhatian, bahkan diinvestigasi secara serius oleh Direktorat Jenderal Kelistrikan yang memberikan sertifikat laik operasi.

 

PLN juga perlu melakukan investigasi karena pembangunan pembangkit Labuhan Angin dilakukan CMEC dari China dan PLN Jasa Engineering.

 

”Kerusakan pada pembangkit itu menambah kekhawatiran tentang keandalan pembangkit buatan China yang dipakai pada proyek percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap satu,” katanya.

 

Rendahnya keandalan PLTU China dapat mengurangi keandalan sistem dan peningkatan biaya investasi untuk pasokan listrik. PLN harus menambah margin cadangan guna mengantisipasi risiko rendahnya kinerja PLTU China.

 

Raidir menambahkan, usia pembangkit tersebut antara lima dan enam tahun. Saat ini yang mengalami kerusakan adalah bagian boiler (pendidih air). Raidir mengaku tidak hafal persis harga beli pembangkit listrik tersebut.

Satu bulan perbaikan

Dia menjelaskan, perbaikan ini setidaknya baru rampung sebulan lagi. Artinya, selama masa itu akan terus terjadi pemadaman bergilir.

 

Meski perbaikan pembangkit telah rampung, menurut Raidir, Sumut masih rawan pemadaman listrik. Hal ini karena PLN Sumut tidak memiliki listrik cadangan. Idealnya, Sumut memiliki cadangan listrik hingga 30 persen dari total kebutuhan 1.700 megawatt.

 

Untuk mengatasi hal tersebut, PLN Sumut masih menunggu beroperasinya pembangkit listrik baru yang, antara lain, dibangun di Asahan (Sumut), Bagan Raya (Aceh), dan Pangkalan Susu (Sumut). Pembangkit di Pangkalan Susu semestinya sudah dapat beroperasi, tetapi terhambat
karena beberapa menaranya
dirusak warga. Kemungkinan akhir tahun ini atau tahun depan pembangkit tersebut dapat beroperasi.

 

Krisis listrik kembali terjadi sejak tiga pekan lalu. Dalam sehari, listrik padam hingga dua kali. Durasi pemadaman bisa sampai empat jam sekali.

 

Pemadaman melanda seluruh wilayah Sumatera Utara. Hanya gardu-gardu yang tersambung dengan rumah sakit yang tetap menyala.

 

Pemadaman serupa terjadi selama tiga bulan pada medio Agustus hingga pertengahan November 2013. Pasokan listrik kembali normal pada pertengahan November 2013 hingga akhir Januari 2014.

 

Sebanyak 2,7 juta pelanggan PLN mengeluhkan pemadaman bergilir ini karena sangat merugikan.

 

Suryadi (55), pemilik warung di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, menjelaskan, beberapa alat elektroniknya rusak. ”Ini kabelnya terbakar karena listrik sering tiba-tiba padam atau menyala,” katanya sambil menunjukkan blender yang dia beli setengah tahun lalu seharga Rp 300.000.

 

Pelanggan PLN juga mengeluhkan pelayanan PLN ini melalui berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, hingga Instagram.

 

Secara tak langsung, pemadaman listrik ini menyebabkan beberapa warga tewas. Aditia Bangun (3) tewas pada Kamis pekan lalu setelah rumah orangtuanya dan dua rumah lainnya ludes terbakar. Api berasal dari lilin yang digunakan warga saat listrik padam.

 

”Sudah belasan warga tewas akibat kebakaran yang bersumber dari lilin saat listrik padam. PLN harus bertanggung jawab,” kata Koordinator Persaudaraan Advokat Konsumen (Perak) Farid Wajdi. Ia lima kali menempuh jalur hukum untuk memprotes PLN dalam kasus pemadaman bergilir. Namun, semuanya
dimentahkan oleh pengadilan.

 

Beberapa warga lain berinisiatif membeli genset untuk mengatasi krisis listrik tersebut. Hal ini, misalnya, dilakukan Binsar Bakkara (40). Dia membeli genset baru seharga Rp 750.000 lantaran saat listrik padam, anak semata wayangnya, Fairuz Sakti Rea Bakkara (3), kegerahan.

 

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang dikonfirmasi mengatakan, terkait dengan masalah listrik di Sumatera Utara, direksi PT PLN tengah berada di Medan untuk melihat langsung masalah yang ada.

 

”Itu rusak melulu. Proyek itu dibangun sejak pemerintahan yang lalu. Dua unit pembangkit rusak melulu,” kata Dahlan.

 

Kini, pihaknya lebih mengandalkan PLTU dengan kapasitas 2×200 MW yang ada di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang sudah selesai dibangun.

 

Akan tetapi, pembangkit tersebut tidak bisa dites karena ada empat tiang listrik menuju Medan yang tidak bisa dibangun akibat terhambat aturan dan sikap pemilik lahan yang belum mau menerima ganti rugi.(MHF/EVY/MAR)

 

BI Gelar Instrumen Baru NCD Bisa Diterapkan Semester I-2014

JAKARTA, KOMPAS  Bank Indonesia sedang mengembangkan instrumen agar bank tidak tergantung pada deposit atau simpanan. Instrumen negotiable certificate deposit itu diharapkan bisa diterapkan pada semester I-2014. Saat ini dilakukan pembahasan bersama Otoritas Jasa Keuangan.

Ekonom Standard Chartered Indonesia, Eric Alexander Sugandi, berpendapat, instrumen tersebut bisa membantu pendalaman pasar keuangan. ”Di luar negeri, seperti Amerika Serikat, NCD (negotiable certificate deposit) sudah digunakan. Penerbitnya bank,” kata Eric di Jakarta, Senin (24/2).

Sebagaimana dijelaskan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, NCD ini berlaku seperti surat berharga yang bisa diperjualbelikan. Selain itu, NCD bisa menjadi underlying dalam pasar moneter.

”Yang penting, NCD ini masuk dalam komponen LDR (loan to deposit ratio),” kata Mirza.

LDR adalah rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga. Selama ini, surat berharga yang dimiliki bank tidak masuk dalam perhitungan LDR. BI mengatur rasio LDR pada rentang 78-92 persen.

Mirza menambahkan, NCD akan bermanfaat bagi bank. Dengan demikian, bank di Indonesia akan tertarik dengan instrumen ini.

Statistik perbankan Indonesia per Desember 2013 menunjukkan, simpanan pihak ketiga di bank umum sebesar Rp 3.663 triliun. Jumlah itu terdiri dari giro Rp 846,781 triliun, tabungan Rp 1.212,707 triliun, dan deposito Rp 1.604,479 triliun.

Menurut Eric, dengan pendalaman pasar keuangan, ketersediaan likuiditas akan semakin terjamin. ”Bank akan memiliki alternatif selain term deposit atau barter valas atau repo yang sudah diberlakukan,” ujar Eric.

Bagi bank, hal ini akan memudahkan mendapatkan dana dengan biaya yang lebih murah, sementara pasar keuangan akan lebih tahan terhadap guncangan.

Instrumen

BI semakin memperdalam pasar keuangan. Mirza mencontohkan, surat utang negara berjangka waktu 10 tahun yang diterbitkan Malaysia, Thailand, dan Filipina memiliki imbal hasil berkisar 4-4,5 persen. Padahal, imbal hasil di Indonesia bisa mencapai 8,3 persen.

”Hal ini karena inflasi yang cukup tinggi tahun lalu ditambah pasar keuangan Indonesia yang tidak dalam,” kata Mirza.

Instrumen moneter yang diterbitkan BI selama ini cukup diminati pelaku pasar, khususnya bank. Term depositatau simpanan berjangka di BI saat ini memiliki outstanding mencapai 3,5 miliar dollar AS-4,5 miliar dollar AS. Adapun outstanding barter valas sekitar 8 miliar dollar AS.

Salah satu instrumen yang difasilitasi BI, yakni mini master repurchase agreement (MRA), terus meluas. Beberapa bank yang bergabung dalam kesepakatan mini MRA memfasilitasi transaksi dengan bank pembangunan daerah (BPD).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan 26 BPD untuk mengembangkan mini MRA. Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama 26 bank nasional juga menandatangani mini MRA.

Sebagaimana dikemukakan Direktur Utama BNI Gatot Suwondo, penandatanganan mini MRA antarbank itu dapat turut menciptakan pasar uang yang semakin likuid dan sehat.

Direktur Treasury, Financial Institution, & Special Asset Management Bank Mandiri Royke Tumilaar mengemukakan, dengan pengembangan mini MRA bersama 26 BPD, BPD memiliki lebih banyak alternatif penempatan dana pada pasar uang antarbank. Alternatif ini bisa digunakan untuk pengelolaan likuiditas. (IDR)

Perdana Menteri Beblawi Mundur

KAIRO, KOMPAS — Sejak revolusi 25 Januari 2011, Mesir tak henti-hentinya mengalami empasan politik dan ekonomi. Negara itu tetap tidak beranjak dari keterpurukan meskipun telah digelar pemilu presiden demokratis pada 2012 yang mengantarkan Muhammad Mursi sebagai presiden sampai ia kemudian digulingkan, 3 Juli 2013.

Keterpurukan yang akut itu diduga telah memaksa Pemerintah Mesir di bawah pimpinan Perdana Menteri (PM) Hazem el-Beblawi. Namun, secara tiba-tiba, Senin (24/2), Beblawi mengajukan pengunduran diri kepada presiden sementara Mesir Adly Mansour. Pemerintahan PM Beblawi dibentuk pasca penggulingan Mursi.

Keretakan pemerintahan PM Beblawi itu mulai dirasakan ketika Deputi PM yang juga Menteri Urusan Perencanaan dan Koordinasi Hubungan Internasional Ziad Bahaa Eldin mengundurkan diri, akhir Januari lalu.

Presiden Mansour, seperti diberitakan laman Yaoum al-Sabi’, menunjuk Menteri Perumahan Ibrahim Mehleb sebagai PM Mesir menggantikan Beblawi. Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo.

Mogok massal

Media massa Mesir melansir, pengunduran diri PM Beblawi disebabkan gagalnya pemerintah menghentikan aksi mogok massal di berbagai sektor profesi yang makin luas.

Aksi mogok massal itu membuat berbagai sektor kehidupan di Mesir mengalami kelumpuhan total saat ini. Para buruh dan pegawai dari berbagai profesi menuntut perbaikan kesejahteraan, menyusul makin beratnya beban hidup akibat kenaikan harga barang dan laju inflasi. Pada 2013, inflasi di Mesir mencapai 10-11 persen.

Aksi mogok massal itu membuat posisi pemerintah dukungan militer semakin sulit dalam menghadapi krisis politik akibat penggulingan Mursi.

Pemerintah, pekan lalu, telah memutuskan memperpanjang liburan tengah tahun para pelajar dan mahasiswa selama dua pekan lagi karena khawatir dengan gerakan anti pemerintah dari para mahasiswa. Sedianya, para pelajar dan mahasiswa mulai masuk belajar pada 22 Februari.

Menurut pantauan lembaga pusat Mesir untuk hak asasi manusia, ada 54 profesi yang mogok massal sejak awal 2014. Di antara organisasi profesi yang mogok adalah ikatan dokter, ikatan farmasi, ikatan buruh tekstil, ikatan buruh konstruksi, ikatan buruh transportasi umum, ikatan buruh kebersihan kota, dan pegawai kantor pos.

Sejumlah pengamat khawatir aksi mogok yang meluas bisa mengulang peristiwa aksi mogok massal buruh tekstil di kota Mahallah, sekitar 90 kilometer utara Kairo, pada 2008. Mogok massal buruh tekstil itu juga ikut andil ke arah meletusnya revolusi 2011 yang kemudian menumbangkan rezim Hosni Mubarak.

Aksi mogok pada 2008 itu juga mempunyai andil atas terbentuknya Gerakan Pemuda 6 April yang menjadi ujung tombak revolusi 2011 itu.

PM Beblawi dalam pidatonya mengatakan, seharusnya saat ini semua pihak saling membantu untuk keluar dari terowongan gelap, bukan waktunya muncul tuntutan buruh untuk kepentingan pribadi yang sempit.

Memuluskan jalan

Sempat ada dugaan pengunduran diri pemerintahan ini bertujuan memuluskan jalan Menteri Pertahanan Abdel Fatah Sisi mencalonkan diri sebagai presiden. Sisi harus mengundurkan diri dari militer dan jabatannya di kabinet sebelum bisa mengumumkan pencalonannya.

Rumor mengenai perombakan terbatas kabinet sudah beredar dalam beberapa pekan terakhir. Namun, pengunduran seluruh kabinet ini mengejutkan semua pihak, termasuk para pejabat pemerintahan. (AFP/DHF)

Yanukovych Jadi Tersangka, Negara-negara Barat Peringatkan Rusia agar Menahan Diri

yanukovychKIEN, SENIN — Presiden terguling Ukraina, Viktor Yanukovych, langsung dijadikan tersangka dengan tuduhan memerintahkan ”pembunuhan massal”. Perkembangan dramatik ini disampaikan Menteri Dalam Negeri ad interim Arsen Avakov, Senin (24/2), dalam laman Facebook-nya setelah mendapat restu dari Parlemen Ukraina.

Sabtu lalu, Parlemen Ukraina yang kini dikuasai kubu oposisi pro Uni Eropa ”memecat” Yanukovych sebagai presiden setelah mendapat dukungan dari sejumlah perwakilan negara-negara Barat yang langsung terbang ke ibu kota Kiev. Keberadaan Yanukovych saat ini masih belum jelas.

 

Menurut Avakov, Yanukovych terbang ke Donetsk, yang merupakan wilayah basis pendukungnya yang juga disokong kuat oleh Rusia, Sabtu lalu, sebelum pergi Balaklava, Semenanjung Crimea, wilayah otonom yang sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia.

 

”Sebuah kasus pidana telah diluncurkan atas pembunuhan massal terhadap warga sipil. Yanukovych dan sejumlah pejabat lainnya telah dimasukkan pada daftar orang yang dicari,” ujar Avakov.

 

Avakov menambahkan, sang presiden terguling bersama kepala staf administrasinya yang paling berpengaruh, Adriy Klyuev, ”bepergian menggunakan tiga mobil ke arah yang tidak diketahui, dengan terlebih dahulu mematikan semua alat komunikasi mereka”.

 

Yanukovych terguling hanya tiga bulan setelah dia berpaling dari Uni Eropa dan lebih memilih melanggengkan bisnis negaranya dengan Rusia. Kekuasaannya tergusur setelah puncak gelombang protes pada Selasa hingga Sabtu lalu yang memakan sedikitnya 88 korban jiwa.

Butuh 35 miliar dollar

Seraya terus mengupayakan Ukraina bersatu, untuk menghindari perpecahan dengan masyarakat di wilayah timur yang berbahasa Rusia, pemerintahan sementara Ukraina juga meminta bantuan Barat untuk menyokong ekonomi. Menteri Keuangan ad interim Yuri Kolobov mengatakan, negaranya butuh tak kurang dari 35 miliar dollar AS untuk menyokong ekonomi makro sampai dengan akhir tahun. Dia mendesak negara-negara Barat dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk bertindak cepat dalam dua pekan ke depan agar negaranya dapat fokus melakukan reformasi.

 

Kolobov tampaknya memanfaatkan momentum tarik-menarik negara-negara Barat dan Rusia dalam perebutan Ukraina. Angin saat ini berpihak ke kelompok pro negara-negara Barat setelah tergulingnya Yanukovych.

 

Merespons ”jeritan” Kiev, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Chaterine Ashton, kemarin, langsung mengadakan pertemuan dengan para pemimpin sementara Ukraina, termasuk Presiden ad interim Oleksander Turchinov.

 

Sementara itu, Uni Eropa dan Amerika Serikat tampaknya cemas jikalau Rusia akan mengerahkan militernya untuk campur tangan di Ukraina. Kekhawatiran itu dilontarkan penasihat keamanan nasional Presiden Barrack Obama, Susan Rice.

 

Menurut Rice, ada kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengerahkan kekuatan militernya ke Ukraina demi menjaga negeri itu untuk tetap menjadi sekutu terdekat Rusia. Namun, Rice menyebut jika langkah itu benar-benar dilakukan, Rusia akan membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal.

 

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague yakin jika Rusia tak akan mengirim pasukan darat dan tank-tanknya ke Ukraina. (AFP/AP/BBC/DWA/joy)

—KOMPAS—

 

Kasus Kemandirian Ukraina

PERGOLAKAN politik di Ukraina, negara bekas anggota Uni Soviet, menjadi bahan kajian menarik karena dipicu oleh pertikaian soal orientasi politik luar negeri.

Selama tiga bulan terakhir, Ukraina yang berpenduduk 45,6 juta jiwa terseret dalam konflik antara kubu pemerintah yang berorientasi ke Rusia dan kelompok oposisi yang berkiblat ke Uni Eropa. Dalam perkembangan yang berlangsung cepat, sepekan terakhir, Presiden Viktor Yanukovych dipecat parlemen di tengah kondisi negara yang dilanda kerusuhan berdarah.

Presiden Yanukovych dipecat karena dinilai gagal mengatasi gelombang demonstrasi yang sudah berlangsung tiga bulan. Kekacauan seperti memuncak beberapa hari terakhir dalam pekan berdarah yang menewaskan 88 orang. Kegagalan menghentikan kerusuhan dinilai sebagai bukti kelemahan kepemimpinan Presiden Yanukovych.

Pemecatan Yanukovych terpaksa dilakukan untuk mencegah kekacauan lebih besar. Saat paling genting tiba ketika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Yanukovych. Drama politik semakin menegangkan ketika Yanukovych tiba-tiba meninggalkan Kiev, ibu kota negara, dan bertolak ke kawasan timur negeri. Keberadaan Yanukovych masih menjadi teka-teki.

Ketua Parlemen Oleksander Turchinov ditunjuk sebagai penjabat presiden sampai terpilih presiden baru hasil pemilu dini 25 Mei mendatang. Penunjukan Turchinov membantu meredakan pergolakan, lebih-lebih karena dia berjanji akan berupaya memperbaiki hubungan dengan Rusia dan tetap menempatkan integrasi dengan Uni Eropa sebagai prioritas.

Janji Turchinov tentu membantu meredakan pergolakan untuk jangka pendek, tetapi bukan untuk jangka panjang, lebih-lebih karena tidak mendorong kemandirian Ukraina sebagai bangsa berdaulat. Pergolakan selama tiga bulan terakhir sesungguhnya menggambarkan Ukraina yang tidak memiliki kemandirian. Gelombang protes selama tiga bulan terakhir digerakkan oleh kelompok oposisi yang menghendaki integrasi dengan Uni Eropa.

Kelompok pro Uni Eropa berdemonstrasi karena Presiden Yanukovych tidak menandatangani pakta perdagangan dengan Uni Eropa. Ketegangan meningkat karena pemerintahan Yanukovych tetap menghendaki kerja sama dengan Rusia, yang pernah bersatu di bawah Uni Soviet.

Suka atau tidak, pertikaian di kalangan elite politik Ukraina telah dimanfaatkan kekuatan luar yang tidak terlepas dari sisa persoalan Perang Dingin. Uni Eropa bersama Amerika Serikat sebagai ahli waris Blok Barat bersaing dengan Rusia sebagai ahli waris Uni Soviet dan Blok Timur dalam pertarungan di Ukraina.

Campur tangan kekuatan asing atas Ukraina dimungkinkan oleh kegagalan bangsa itu menegakkan kemandirian sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

—KOMPAS—

ANALISIS POLITIK Mewaspadai Menguatnya Politik Simulacra

j.kristiadi

INGAR-bingar elite politik dalam kenduri akbar yang saling berebut kekuasaan menjelang Pemilu 2014 tidak pernah menyurutkan semangat melemahkan lembaga-lembaga yang dianggap dapat membendung hasrat dan ambisi eksesif mereka meraih kekuasaan. Beberapa peristiwa akhir-akhir ini mempertegas niat tersebut.

 

Pertama, hasrat memandulkan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tajuk penyempurnaan UU KUHP. Untuk mewujudkan tekad itu, disusupkan beberapa pasal yang menghilangkan ketentuan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, penghapusan penyelidikan, perizinan, pengaturan penahanan, serta penyidikan, dan sebagainya. Dengan harapan, mereka makin leluasa menjarah kekayaan negara. Ketentuan-ketentuan tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja institusi yang selama ini berhasil membuat koruptor belingsatan dan jungkir balik, mencoba lolos dari ancaman penjara. Dorongan nafsu menguras kekayaan negara mengabaikan keresahan publik dan masukan KPK sebagai pengguna UU itu.

 

Kedua, memperkuat cengkeraman kuku kekuasaan kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang seharusnya independen dan sangat bermartabat tersebut kini menjadi ajang perebutan pengaruh politik. Lebih tragis lagi, MK mengabulkan uji konstitusi UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi yang semangatnya ingin menyelamatkan MK. Ketentuan dalam UU yang diharapkan dapat membebaskan MK dari intervensi kepentingan politik, yakni tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi, dibatalkan MK dengan dalih membela hak asasi dan hak konstitusional anggota parpol. Kasus skandal korupsi akbar Akil Mochtar tidak berarti semua anggota parpol berkelakuan buruk.

 

Argumen tersebut sangat dirasakan menyamarkan realitas bahwa dewasa ini korupsi politik sudah mengorupsi Indonesia. Oleh karena itu, secara apriori dan kategoris, kader partai yang menjadi hakim MK dalam membuat keputusan pasti cenderung lebih mementingkan pertimbangan politik daripada keadilan. Para politisi juga sangat berkepentingan melakukan intervensi karena semakin banyak kader parpol terlibat kejahatan luar biasa tersebut. Dapat dipastikan pula menjelang pemilihan dua hakim MK, para politisi akan saling bertransaksi mengisi lowongan tersebut. MK telah menyandera dirinya sendiri.

 

Ketiga, putusan MK terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas tentang pemilu serentak yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil yang dimotori Effendi Gazali memerlukan waktu satu tahun tiga bulan. Putusan tersebut diundur-undur diduga karena intervensi politik untuk mempertahankan persyaratan pencalonan pilpres dengan ambang batas 20 persen kursi DPR.
Pengambilan keputusan tersebut dirasakan sebagai penyesatan logika demokrasi karena menutup kesempatan rakyat mempunyai kandidat presiden alternatif, di luar capres yang disodorkan parpol besar
di DPR.

 

Penyesatan alur pikir logika juga terjadi dalam kasus Wali Kota Surabaya. Ancaman dan tekanan politik uang kepada Risma serta dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan wakil wali kotanya mendorong sosok yang namanya masuk nominasi World Mayor Prize 2012 itu berkeras mengundurkan diri. Namun, tengara jahat tersebut ditepis dengan menyamarkan ”krisis politik” di Surabaya hanya bersumber dari kesalahan prosedur administrasi dalam proses perekrutan Wakil Wali Kota Surabaya.

 

Fenomena kepalsuan dengan mengaburkan realitas melalui tanda, simbol, atau perilaku yang berbanding terbalik dari kenyataan atau kebenaran disebut simulacra. Logika sesat sengaja dibangun sehingga terjadi pemelintiran makna. Kalau gejala ini dibiarkan tanpa kontra argumen yang didasarkan atas logika sehat dan realitas empiris, masyarakat akan teperdaya dan memercayai tanda, simbol, dan perilaku palsu sebagai realitas. Gejala seolah-olah dianggap sebagai kebenaran. Perpolitikan dewasa ini sarat dengan fenomena simulacra. Kerumunan manusia yang memburu kekuasaan disebut partai politik.

 

Padahal, perilaku kerumunan itu jauh dari fungsi dan tanggung jawab parpol yang dalam dirinya melekat nilai-nilai yang memuliakan kekuasaan. Mereka bukan parpol sejati. Demikian pula penamaan kerumunan manusia lain dalam wadah DPR, DPRD, pemerintah, negara, dan sejenisnya lebih tepat disebut seolah-olah dari ada realitas. Alasan utama, perilaku lembaga-lembaga yang seharusnya mengabdi pada kepentingan masyarakat ternyata melakukan hal sebaliknya.

 

Penyamaran realitas menjelang Pemilu 2014 yang semakin semarak dikhawatirkan mengacaukan pilihan rakyat memilih kandidat wakil rakyat. Terlebih kalau kerancuan persepsi beriringan dengan tingkat literasi politik publik yang rendah serta keterbatasan akses informasi akan menghasilkan badut-badut politik yang hanya piawai melakukan akrobat serta transaksi politik tanpa komitmen jelas.

 

Francis Fukuyama melalui bukunya, The End of History and The Last Man (1992), mengingatkan, pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, demokrasi tidak dapat bekerja sebagaimana semestinya; diktator modern dapat lebih efektif mewujudkan kondisi sosial yang mendorong
pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang stabil.

 

Rakyat melalui sejarah perjuangan yang panjang telah dapat menempa diri sebagai bangsa yang tidak hanya berhasil menjaga eksistensi dan survivalitasnya, tetapi juga bergerak menuju tatanan kehidupan yang semakin beradab. Namun, menghadapi Pemilu 2014 yang sudah di depan mata, masyarakat tetap harus semakin waspada terhadap politik simulacra yang menyesatkan.

 

J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS

 

POLITIK LUAR NEGERI Tetangga-tetangga Sebelah

TETANGGAOleh: Trias Kuncahyono

MEMILIKI tetangga, ada senang dan tidak senangnya, ada untung dan ruginya. Tergantung bagaimana sikap kita terhadap tetangga dan juga sebaliknya bagaimana sikap tetangga terhadap kita. Kalau tetangga kita usil, senang mencampuri urusan rumah tangga kita, atau nyelonong masuk rumah kita tanpa ba-bi-bu, tanpa permisi, dan sering membuang sampah di halaman kita, misalnya, tentu tetangga itu tidak menyenangkan.

Namun, kalau tetangga kita itu baik hati, suka menolong, antara kita dan tetangga juga sering bersilaturahim, beranjang sana, bahkan bisa saling titip rumah ketika kita atau tetangga pergi, tentu itu sangat menyenangkan.

Tetangga adalah orang yang terdekat dalam kehidupan, tidaklah kita keluar dari rumah melainkan melewati rumah tetangga. Pada saat kita membutuhkan bantuan, baik moril maupun materiil, maka tetanggalah orang pertama yang kita ketuk pintunya. Bahkan, pada saat kita tertimpa musibah, misalnya, bukan kerabat jauh yang diharapkan membantu, melainkan tetanggalah yang dengan tulus bersegera membantu.

Itu kalau tetangga baik. Kalau tetangga itu tidak baik, kita pasti kerepotan, dibuat jengkel, pusing, bahkan marah. Seperti yang akhir-akhir ini dialami Indonesia: tiga tetangga Indonesia berulah. Tetangga di sebelah selatan, Australia; sebelah utara, Singapura; dan tetangga di timur, Papua Niugini (PNG).

Australia, yang masih bersoal dengan Indonesia karena kasus penyadapan telepon Presiden Indonesia dan Ibu Ani Yudhoyono, sudah berulah lagi. Australia membuat para pencari suaka ke perairan Indonesia dengan menggunakan sekoci. Sekoci yang memuat sekitar 90 imigran asal Timur Tengah itu terdampar di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Sementara tentara PNG menenggelamkanspeedboat nelayan Indonesia.

Belum lagi selesai menghadapi ulah Australia dan PNG, Singapura membuat masalah. Singapura memprotes TNI AL yang berencana menamai kapal perang barunya KRI Usman Harun—nama dua prajurit Marinir, yakni Usman Janatin bin Haji Ali Hasan dan Harun bin Said, yang dihukum mati di Singapura karena terlibat peledakan bom MacDonald House di Singapura tahun 1965. Bahkan, Singapura mengutus Menteri Luar Negeri K Shanmugam untuk mengajukan keberatan tersebut.

Menghadapi ulah Singapura dan Australia itu, sikap Indonesia jelas dan tegas. Menlu Marty Natalegawa mengatakan, tindakan Australia itu melanggar hukum dan prinsip kemanusiaan, melanggar konvensi. ”Kita menentang kebijakan roll back a boat atau mendorong kapal balik,” katanya. Menko Polhukam Djoko Suyanto tak kalah tegasnya menanggapi sikap Singapura. Ia meminta Pemerintah Singapura tak mengintervensi urusan Indonesia. Indonesia memiliki tatanan, aturan, dan prosedur untuk menentukan seseorang mendapat kehormatan. Bahkan, Djoko Suyanto mengingatkan Singapura, pada tahun 1973, PM Lee Kuan Yew menabur bunga di makam Usman dan Harun.

Sudah layak dan sepantasnya, kedua menteri itu bersikap sikap tegas. Indonesia harus bersikap tegas, jangan memberikan peluang untuk didikte negara tetangga atas nama menjaga hubungan baik. Tentu, kita tidak ingin hubungan dengan kedua tetangga kita rusak, tetapi sebaliknya kita juga menginginkan kedua tetangga pun ikut menjaga hubungan baik, seperti yang ditunjukkan PM Timor Leste Xanana Gusmao yang kemarin mengunjungi Indonesia. Padahal, antara Indonesia dan Timur Leste ada sejarah hitam. Namun, begitulah cara bertetangga yang baik; sama-sama menghormati, berdaulat, dan merdeka.

–KOMPAS—

 

Kepri yang Melesat

kepriSEJAK menjadi daerah otonom, Provinsi Kepulauan Riau mengalami lompatan dalam aspek politik dan kesejahteraan. Angin reformasi dan kebijakan otonomi daerah membawa perubahan bagi daerah.

Dinamika politik yang berlangsung dalam satu dasawarsa terakhir pun berada dalam koridor yang selalu terjaga untuk mendukung iklim bisnis dan investasi.

 

Secara ekonomi, Kepulauan Riau sudah unggul sejak 43 tahun lalu, sejak pembentukan otoritas pengelolaan kawasan yang bernama Otorita Batam. Perekonomian Kepri tumbuh di atas rata-rata nasional dengan sektor industri sebagai lokomotifnya. Kegiatan sektor industri ini menyumbang hampir separuh dari produk domestik regional bruto Kepri. Batam sendiri menjelma menjadi kota industri berskala nasional.

 

Kepri diuntungkan secara geografis. Provinsi yang otonom pada 2002 (tetapi operasional pemerintahannya baru pada 2004) ini berada di jalur transportasi internasional bersebelahan dengan Singapura sebagai salah satu pusat bisnis dunia. Hal ini memberi berkah perekonomian. Lalu lintas ekspor dan impor di pelabuhan utama Kepri bernilai sekitar 11 miliar dollar AS per tahun. Selain itu, Kepri memiliki keistimewaan sebagai pelabuhan bebas dan masuk dalam zona perdagangan bebas (free trade zone), yaitu di kawasan Pulau Batam, Bintan, dan Karimun.

 

Laju pertumbuhan ekonomi di Kepri tinggi, berada di atas angka pertumbuhan nasional. Pada tahun 2012, angka pertumbuhan ekonominya mencapai 6,84. Pendapatan per kapita wilayah ini sebesar Rp 49,6 juta.

 

Dari sisi kesejahteraan masyarakatnya pun tergolong menawan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri berada di urutan ke-6 dari 34 provinsi. Tahun 2012, IPM Kepri 76,20, meningkat pesat dari 73,68 pada tahun 2007. Begitu pun jika Indeks Kesejahteraan Daerah (IKD) yang digunakan. Hasil kajian Litbang Kompas, dalam periode 2007-2012, kualitas kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah Kepri meningkat dari angka 65 menjadi 74,5.

 

Upaya Pemerintah Provinsi Kepri memperbaiki kesejahteraan masyarakat cukup berhasil jika dilihat dari alokasi anggaran daerah. Dengan mengambil rentang waktu lima tahun perhitungan (2007-2012), Kepri termasuk salah satu provinsi yang memiliki tingkat efisiensi anggaran yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Capaiannya lebih baik ketimbang capaian nasional. Indikasi tersebut menunjukkan, Kepri tergolong relatif lebih efisien dibandingkan dengan rata-rata pencapaian berbagai provinsi di negeri ini.

 

Geliat ekonomi yang menggairahkan di Kepri menjadi magnet bagi pendatang. Kondisi ekonomi dan demografi seperti ini ditunjang karakter masyarakat Kepri yang relatif terbuka. Masyarakatnya heterogen. Hal ini ikut memberi konsekuensi pada politik.

 

Penguasaan partai politik di Kepri bisa berubah dinamis, agak berbeda dengan pola yang berlangsung di provinsi induknya (Riau) yang cenderung statis.

 

Pada Pemilihan Umum 1999, misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menguasai Kepri. Namun, pada Pemilu 2004, dominasi penguasaan partai beralih ke Partai Golkar dan bertahan hingga Pemilu 2009.

 

Namun, meski terjadi perubahan pilihan partai, pertalian yang erat antara politik dan ekonomi tetap positif, yaitu bermuara pada tujuan untuk tetap menjaga kegiatan bisnis dan investasi di provinsi kepulauan ini.

(GIANIE/LITBANG KOMPAS)

Serius Urus Serambi Negeri

Dugaan Korupsi di Bidang PertanahanKEPULAUAN Riau merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang berada di dua perairan paling dinamis di Asia Pasifik. Provinsi itu menjadi serambi Indonesia di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Sayang, seperti Indonesia, Kepulauan Riau belum bisa berperan dan mendapat manfaat banyak dari dua perairan tersebut.

Terlalu tinggi membayangkan Kepulauan Riau ikut mendinginkan Laut China Selatan yang panas oleh konflik China dengan beberapa negara ASEAN. Provinsi itu bahkan belum maksimal memanfaatkan kekayaan Laut Natuna yang oleh sebagian negara disebut masuk Laut China Selatan.

 

”Ikan Natuna ditangkap nelayan asing, lalu dibawa pulang ke negaranya. Tidak diolah di Natuna atau Anambas,” ujar Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani.

 

Bertahun-tahun Kepri sudah menyiapkan lahan di Anambas dan Natuna. Lahan itu menurut rencana untuk pelabuhan dan industri perikanan kelas internasional. ”Dengan wilayah yang 96 persen laut, Kepri harus punya industri perikanan dan ekstraksi kekayaan laut,” ujarnya.

 

Kepri juga tengah menyusun kajian untuk mendapat manfaat lebih besar dari kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Manfaat terbesar dari ribuan kapal itu baru dirasakan Singapura dan Malaysia. ”Kepri bukan tak pernah dilintasi dan tidak menanggung risiko. Karena itu, harus ada manfaat lebih didapat Kepri,” katanya.

 

Cara lain untuk memanfaatkan posisi strategisnya di sisi Selat Malaka adalah pelimpahan kewenangan lebih besar dan tegas untuk kawasan perdagangan bebas (KPB). Sekarang, sebagian Batam, Bintan, dan Karimun ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas. Sebagian urusan bisa selesai di badan pengusahaan (BP) kawasan. Namun, masih ada urusan-urusan yang butuh campur tangan pusat.

 

Oleh karena itu, DKPB Kepri diharapkan diberi izin mengurus yang selama ini ditangani pusat. ”Kawasan bebas diberlakukan penuh untuk seluruh Pulau Bintan dan Pulau Karimun, tidak terbatas di beberapa kawasan seperti sekarang,” ujar Sani.

 

Sebagai provinsi kepulauan, Kepri tentu membutuhkan dukungan transportasi laut dan udara yang lebih baik. Itu karena perjalanan antar-kabupaten/kota hanya bisa dilakukan lewat laut atau udara.

 

Sekarang, pulau-pulau terdepan di Bintan, Natuna, dan Anambas disinggahi kapal rata-rata tujuh hari sekali. Kondisi itu dinilai lebih baik dibandingkan dengan 10 tahun lalu, saat kapal hanya singgah hampir dua pekan sekali.

 

Presiden Direktur Citra Tubindo Grup Kris Wiluan mengatakan, perlu ada pembenahan soal pertanahan di Batam. Pengalokasian lahan di Batam belum transparan sehingga membingungkan investor. Penanam modal yang sudah dapat alokasi lahan kerap dipusingkan permasalahan permukiman liar yang harus mereka selesaikan sendiri. Seharusnya, itu diselesaikan pihak yang mengalokasikan lahan.

 

Ia juga mencatat sedikitnya tujuh potensi industri unggulan yang perlu dikembangkan. Industri-industri itu adalah perikanan, peternakan dan pertanian, pariwisata, multimedia, penunjang minyak dan gas bumi, galangan kapal, serta elektronik. Pengembangannya dapat bekerja sama dengan Singapura. ”Target wisatawan Singapura 13 juta orang, sementara Kepri hanya dua juta orang. Seharusnya peluang itu dimanfaatkan mengingat jarak Kepri yang dekat dengan Singapura,” katanya.

 

Kedekatan lokasi membuat Kepri lebih menarik bagi Singapura dibandingkan dengan daerah lain. Kepri bisa memasok kebutuhan perikanan, sebagian hortikultura, dan produk peternakan. ”Pasokan produk perikanan Kepri ke Singapura masih sangat kecil,” ujarnya. (Kris Razianto Mada)

—kompas—

 

KONFLIK MARITIM PM Key Desak Jepang Minta Maaf

selandia baruWELLINGTON, SELASA — Perdana Menteri Selandia Baru John Key mengatakan, Selasa (11/2), dia ingin Jepang meminta maaf atas masuknya sebuah kapal pemburu paus ke zona ekonomi eksklusif negaranya walaupun telah diperingatkan untuk tidak masuk.

Duta Besar Jepang di Wellington Yasuaki Nogawa, Senin, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Selandia Baru. Kala itu, Deputi Menlu Gerard van Bohemen menyampaikan rasa tidak suka negaranya bahwa kapal Shonan Maru 2 mengejar kapal bernama lambung Steve Irwin milik kelompok aktivis anti-perburuan paus, Sea Shepherd, Jumat lalu.

Ketika berbicara kepada wartawan di gedung parlemen, Selasa pagi, PM Key pada mulanya mengatakan dia tidak tahu apakah akan mendapat permintaan maaf.

”Kita akan lihat apa yang akan terjadi, apakah akan ada permintaan maaf,” kata Key.

Ditanya apakah dia menginginkan adanya permintaan maaf, Key menjawab, ”Itu akan bagus!”

”Kami telah menjelaskan pandangan kami mengenai masuknya kapal Jepang ke zona ekonomi Selandia Baru,” katanya.

Key mengatakan, Menlu Murray McCully telah menegaskan ketidaksenangan Selandia Baru atas insiden itu.

Jepang memberi tahu Selandia Baru hari Kamis bahwa akan memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) untuk mengejar aktivis anti-perburuan paus itu.

Kemlu Selandia Baru mengatakan, kapal Jepang itu tidak memasuki perairan teritori Selandia Baru, yang terentang 21 kilometer dari pantai, tetapi memasuki ZEE, yang meliputi kawasan 21 sampai 360 kilometer lepas pantai.

Walau kapal Jepang itu secara legal berhak berlayar di ZEE, kementerian itu mengatakan telah menegaskan kepada para pejabat Jepang sebelum kapal itu masuk ke perairan itu hari Jumat bahwa kapal tersebut diminta tidak masuk ke ZEE.

Menurut harian New Zealand Herald, Menlu Murray McCully mengatakan, Selasa, baik Menlu Jepang Fumio Kishida maupun kementeriannya telah ambil bagian dalam keputusan untuk memasuki ZEE.

Dia mengatakan, Selandia Baru telah bekerja keras untuk mempertahankan hubungan baik dengan Kemlu dan Menlu Jepang.

McCully mengatakan, Badan Perikanan Jepang yang memegang peran penting dalam Pemerintah Jepang ”membuat sendiri keputusan kebijakan luar negeri mereka”.

Sementara itu, pemimpin Partai Buruh dan mantan diplomat Selandia Baru, David Cunliffe, Selasa, mengkritik tingkat pejabat yang menyampaikan rasa tidak suka Selandia Baru itu.

”Saya rasa ini urusan di mana keseriusan isu memerlukan dubes itu dipanggil pada tingkat menteri bukan pada tingkat pejabat,” katanya, mendukung imbauan agar Jepang menyampaikan permintaan maaf.

Kedubes Jepang di Wellington menolak untuk mengomentari isu itu, sementara seorang jubir Pemerintah Jepang mengatakan, berdasarkan peraturan internasional, kapal apa pun boleh memasuki zona ekonomi negara lain dan bahwa itu perlu dilakukan untuk melindungi awak kapal pemburu paus dari para aktivis.

Sonan Maru 2 adalah salah satu kapal pengawal untuk armada Jepang, yang berlayar tiap tahun ke selatan untuk berburu paus.

Telah ada larangan perburuan paus komersial selama 25 tahun, tetapi Jepang menangkap sekitar 1.000 paus tiap tahun untuk apa yang mereka sebut riset ilmiah. (AFP/BBC/DI)

RUSIA ; Integrasi dengan Asia Pasifik Dipererat

mikhail galuzinJAKARTA, KOMPAS — Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin memperkenalkan kebijakan baru politik luar negeri negaranya. Bagian paling integral dari kebijakan luar negeri Rusia adalah memperdalam integrasi negara itu dengan Asia Pasifik.

Galuzin menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2). Kebijakan baru itu, katanya, sudah mulai diterapkan sejak tahun 2013 sejalan dengan kian melesatnya perubahan kondisi di lingkup regional dan global.

 

Jumpa pers itu diadakan terkait Hari Diplomat Rusia pada 10 Februari, yang diperingati sejak 2002. Hari ini dipilih bukan kebetulan, melainkan merujuk pada sebuah dokumen yang menyebutkan tentang adanya lembaga layanan diplomatik di Rusia pada 10 Februari 1549.

 

”Saat itu pelayanan hubungan luar negeri Rusia disebut Dewan Duta Besar. Pada 1802, Kaisar Alexander I menetapkan struktur baru yang menjadi cikal bakal dari Kementerian Luar Negeri Rusia,” kata Galuzin.

 

Menurut Galuzin, ada banyak persimpangan berbahaya di depan mata. ”Kita harus membuat pilihan antara kepentingan strategis jangka panjang masyarakat dunia dan manfaatnya saat ini. Kami, Rusia, secara konsisten akan berusaha untuk melakukan konsolidasi dengan semua negara agar bekerja di luar pendekatan umum, yang menjamin keamanan yang seimbang dan tak terbagi,” ujarnya.

Elemen integral

Menurut Galuzin, kebijakan luar negeri Rusia akan lebih lugas dan bebas. Moskwa menyadari, permasalahan global saat ini, seperti terkait dengan krisis di Suriah dan program nuklir Iran, tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu negara. Perdamaian hanya bisa tercipta atas kerja sama yang lebih erat antarkawasan.

 

”Rusia konsisten mempromosikan solusi berbagai permasalahan internasional, memastikan peningkatan ekonomi global, dan penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar Galuzin. ”Permasalahan yang perlu peran serta masyarakat internasional adalah proliferasi senjata pemusnah massal, terorisme, peredaran narkoba, dan penanganan bencana alam,” katanya.

 

Peran komunitas internasional, kata Galuzin, semakin penting di dalam menghadapi setiap permasalahan regional dan global. ”Satu elemen integral dari kebijakan luar negeri Rusia dan prioritas nasional kami pada abad XXI adalah berusaha memperdalam integrasi negara kami ke dalam kawasan Asia Pasifik. Juga penggunaan potensi wilayah bagi kebangkitan Siberia dan Rusia Timur Jauh,” katanya.

 

Untuk alasan itu, katanya, Rusia menjalin bekerja sama dengan China dan Brunei. Kerja sama ini mengusulkan pengembangan prinsip kerangka kerja yang akan mengatur parameter arsitektur keamanan regional di bawah payung pertemuan tingkat tinggi Asia.

 

”Sekarang kami ingin bekerja lebih erat pada masalah ini dengan semua negara yang berminat, termasuk negara-negara anggota ASEAN, dan terutama lagi dengan Indonesia,” katanya.

 

Kata Galuzin, Rusia berusaha untuk membangun kemitraan yang semakin berkembang dan canggih dengan Indonesia. Sebab, Indonesia telah menjadi negara yang jauh lebih berpengaruh tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di dalam percaturan global.

 

”Saya senang bahwa Rusia dan Indonesia memiliki pendekatan yang sama menghadapi isu yang paling hangat. Contohnya kerja sama kami dalam pencegahan perlombaan senjata di luar angkasa,” katanya. (CAL)

 

Tarikan Elite dan Masyarakat

partai dan daerah

PERUBAHAN Indonesia berada dalam sebuah kontinum antara kuatnya tarikan kepentingan elite politik dan tuntutan kesejahteraan. Meskipun di sejumlah daerah mulai muncul kesadaran untuk fokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, secara umum perubahan demokrasi masih sebatas pada sirkulasi elite. Tarikan ke arah kepentingan masyarakat masih lemah.

Kurun waktu 30 tahun terakhir, banyak gejolak di dunia yang menuntut perubahan sistem politik dari rezim otoritarian menjadi demokrasi. Demokratisasi kerap dikaitkan dengan upaya sebuah negara untuk semakin menyejahterakan masyarakat.

Gelombang perubahan juga mengena pada Indonesia sehingga sejak 1999, Indonesia mulai menganut prosedur-prosedur demokrasi. Dengan sistem pemilu multipartai, pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, serta pelaksanaan otonomi daerah, kini Indonesia menjadi garda depan negara-negara dengan sistem politik demokratis.

Setelah hampir 15 tahun menerapkan prosedur demokrasi, sebetulnya Indonesia telah mulai menapak pada rel perbaikan dan ke depan bisa menjadi sebuah negara yang cukup kuat. Bahkan, jika percaya terhadap yang dikatakan Jim O’Neill, masa depan Indonesia cukup cerah. Ekonom senior ternama dari Inggris yang ahli dalam memprediksi perkembangan suatu negara tersebut mengatakan, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia, bersama dengan Meksiko, Nigeria, dan Turki. Reformasi birokrasi yang mulai bergulir menjadi salah satu alasan, bakal menguatnya roda perekonomian negara-negara itu.

Namun, jika melihat lebih jauh ke dalam, sebetulnya masih sangat banyak ketimpangan, baik dalam proses politik maupun jalannya pemerintahan. Kekuatan politik belum jadi alat perubahan signifikan. Pemerintahan daerah sebagai ujung tombak perbaikan kualitas kehidupan masyarakat juga belum efisien membantu percepatan kesejahteraan.

Provinsi yang efisien

Hasil kajian Litbang Kompas menunjukkan, hanya tiga daerah di level provinsi yang efisien dalam mengelola belanja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu Kalimantan Timur, Riau, dan Kepulauan Riau. Sementara semua provinsi di wilayah Jawa cenderung tidak efisien, terlebih Jawa Barat dan Jawa Timur. Nusa Tenggara Timur dengan nilai indeks 0,96 adalah wilayah yang paling tidak efisien.

Rasio efisiensi relatif belanja daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kinerja daerah dalam menggunakan anggarannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Rasio tersebut diperoleh dengan menghitung realisasi belanja daerah untuk setiap poin indeks kesejahteraan. Semakin tinggi angkanya, penggunaan anggaran semakin tidak efisien karena menunjukkan pemanfaatan anggaran yang tidak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin efisien pula penggunaan anggarannya. Poin indeks kesejahteraan meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Penetrasi partai politik dalam mendorong upaya perbaikan wilayah juga menunjukkan gejala yang tak signifikan. Partai Golkar, misalnya, di beberapa wilayah yang menjadi basisnya terdapat pengelolaan belanja daerah yang efisien (Kalimantan Timur, Riau, dan Kepulauan Riau), tetapi tidak terjadi di wilayah-wilayah basis Golkar yang lain (Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo). Hal yang sama terjadi di wilayah-wilayah yang dikuasai Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Gejala ini menunjukkan, sesungguhnya partai-partai politik di Indonesia tidak mempunyai platform yang jelas terhadap kesejahteraan rakyat setelah sejumlah elite politik mereka duduk di tampuk pemerintahan daerah.

Kemandirian fiskal

Di samping persoalan kurang maksimalnya pengelolaan anggaran untuk kesejahteraan, umumnya pemerintah daerah juga masih sangat lemah dalam mengusahakan keuangan daerah secara mandiri. Ketergantungan terhadap pusat masih dominan. Hasil kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan, sebanyak 91 persen (446 daerah) kabupaten dan kota tak mandiri fiskal. Pendapatan asli daerahnya masih kurang dari 20 persen terhadap total pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Standar internasional umumnya memakai acuan suatu daerah bisa dikatakan mandiri fiskal jika pendapatan asli daerah (PAD) minimal 20 persen dari total APBD. Dengan manajemen pemerintahan daerah yang masih lemah, juga perilaku korupsi pejabat yang masih kental, peluang untuk mendapatkan dana bagi peningkatan kesejahteraan pun terhambat. Jika PAD riil bisa masuk semua ke kas pemerintah daerah, bukan ke kantong pejabat, pendapatan daerah akan meningkat drastis.

Di tengah masih buruknya pengelolaan pemerintah daerah, upaya-upaya ke arah pemekaran wilayah terus terjadi. Walaupun upaya ini dipandang perlu untuk makin mendekatkan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, daerah-daerah baru pada umumnya menjadi beban yang makin berat bagi pemerintah pusat karena kegagalan mereka mengelola pemerintahan dan keuangan. Hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, 80 persen daerah otonomi baru dinilai gagal.

Secara umum masih buruk, tetapi bukan berarti tidak ada kemajuan sama sekali. Pelayanan birokrasi di sejumlah daerah mulai menunjukkan gejala perbaikan. Dalam tiga tahun terakhir, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/ kota menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Untuk tahun 2013, dari 492 kabupaten/kota yang dievaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan, sebanyak 4 kabupaten/kota berhasil meraih predikat baik dan 150 kabupaten/kota mendapat predikat cukup baik.

Padahal, pada tahun 2011 baru ada satu kota yang meraih predikat baik dan 21 kabupaten/kota dengan nilai cukup baik. Pemerintah daerah yang kali ini meraih predikat baik adalah Kota Sukabumi, Kabupaten Sleman, Kabupaten Badung, dan Kota Manado. Jika kinerja pemerintah daerah terus diperbaiki, bukan mustahil, yang dikatakan Jim O’Neill tersebut di atas akan menjadi kenyataan.
(BAMBANG SETIAWAN/Litbang Kompas)

INDONESIA BISA JADI TELADAN

Inggris Terus Kembangkan Hubungan dengan RI dan ASEAN

William Hague

 

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan, saat ini tidak ada masalah apa pun dalam hubungan bilateral antara Inggris dan Indonesia. Inggris bahkan berniat terus mengembangkan hubungan dan mendorong Indonesia menjalankan peran lebih besar di dunia.

Demikian diungkapkan Hague dalam wawancara khusus dengan Kompas di Jakarta, Selasa (28/1). Menlu Inggris tersebut menegaskan, kunjungannya ini merupakan bentuk pengakuan mengenai pentingnya kemitraan Indonesia dengan Inggris dan seluruh dunia.

”Hubungan bilateral kita kuat, sangat kuat malah, dan terus tumbuh dari waktu ke waktu. Antara Inggris dan Indonesia tidak mempunyai perselisihan,” kata Hague, yang baru pertama kali mengunjungi Indonesia dalam kapasitas sebagai Menlu Inggris itu.

Hague juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kunci di ASEAN sehingga hubungan dengan Indonesia sangat penting di saat Inggris juga sedang memperluas hubungan dengan ASEAN.

Saat ditanya mengenai sikap Inggris terkait Papua dan adanya gerakan untuk memerdekakan provinsi paling timur Indonesia itu, Hague menegaskan, sikap Inggris sudah jelas dari dulu dan tidak berubah.

”Kami sangat jelas. Kami mendukung integritas teritorial Indonesia dan itu termasuk Papua dan Papua Barat,” kata Hague.

Walau demikian, Hague menambahkan, sudah menjadi sikap Inggris pula di seluruh dunia untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. ”Kami mendorong catatan (penegakan) HAM yang kuat, transparansi, dan demokrasi. Posisi kami tak diragukan lagi,” ujar Menlu Inggris.

Menjadi teladan

Hague menambahkan, Inggris memiliki pandangan yang sangat positif terhadap Indonesia. ”Kami memandang Indonesia sebagai negara yang bersemangat dan makin penting, sebuah negara yang memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada seluruh dunia, seperti soal penyelesaian konflik dan transisi menuju demokrasi,” ujar politisi senior Inggris tersebut.

Itu sebabnya Inggris juga memandang penting kehadiran Indonesia dalam konferensi Geneva 2 pekan lalu untuk turut mencari solusi politik konflik di Suriah. Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia menjadi satu dari lima negara di kawasan Asia Pasifik yang diundang Sekretaris Jenderal PBB untuk hadir dalam konferensi itu.

”Menurut saya, kehadiran Indonesia itu menjadi bagian dari dorongan global untuk sebuah solusi politik (di Suriah). Jadi, ini bukan hanya datang dari Barat atau dunia Arab, melainkan ada keprihatinan global akan apa yang terjadi di sana,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, kata Hague, Indonesia bisa menjadi teladan bagi banyak negara lain di dunia terkait proses membangun perdamaian dan demokrasi. ”Indonesia berkesempatan menjadi teladan dan inspirasi bagi dunia,” ujar Hague, yang sejak awal turut mendorong terciptanya solusi politik di Suriah.

Mendorong transparansi

Hague tiba di Jakarta pada Selasa pagi dan siang harinya langsung menghadiri pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota Jakarta. Menlu Inggris tersebut mengaku pertemuannya dengan Jokowi berjalan dengan baik.

Pertemuan Hague dengan Jokowi berlangsung tertutup dan didampingi sejumlah pejabat lain. ”Kami membahas soal bagaimana meningkatkan transparansi di pemerintahan dan pemberantasan korupsi, dan saya memberi tahu apa yang sudah kami lakukan selama ini di Inggris,” kata Hague.

Menurut dia, penting untuk memublikasikan detail pengeluaran pemerintah secara daring sehingga masyarakat bisa mengecek secara langsung. ”Itu sarana yang sangat penting bagi pemilih ataupun publik secara umum,” kata Hague.

Saat ditanya, apakah dia sudah mengetahui bahwa Jokowi sangat populer dan disebut-sebut menjadi calon presiden Indonesia, Hague hanya tertawa dan mengatakan, ”Rakyat negeri ini yang akan menentukan.”

Rabu (29/1), Hague dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Hague akan membahas berbagai isu global bersama Marty. Setelah pertemuan tersebut, Hague langsung bertolak ke Manila, Filipina. (DHF)

Analisis 2014, Memudarnya Romantisisme Demokrasi

j.cristiadi

TAHUN Baru 2014 dirayakan bergairah dan meriah hampir di seluruh wilayah Nusantara untuk menyambut harapan baru. Namun, di wilayah politik justru cenderung terjadi anomali. Praktik demokrasi justru dinilai memproduksi perilaku korup dan menguras deposit moral masyarakat. Romantisisme demokrasi sebagai tatanan politik yang diharapkan dapat menghadirkan kesejahteraan rakyat telah pudar dan malah menimbulkan kecemasan dan kegentaran berlebihan. Mungkin suasana kebatinan dan kejiwaan semacam itu dalam bahasa Søren Kierkegaard (1813–1855) disebut angst atau Angst Psychose.

Kegalauan antara lain diungkapkan melalui kritik tajam dan sarkartis oleh Radhar Panca Dahana terhadap demokrasi (Kompas, 12/12/2013) yang ditanggapi tenang, dingin, tetapi bernas dan meyakinkan oleh Magnis-Suseno (Kompas, 2/1). Tidak kurang Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tega-teganya mengatakan demokrasi telah menggerus nilai-nilai luhur bangsa. Salim Said juga mencemaskan kelelahan demokrasi dapat meng- undang kekuatan yang militeristik (Kompas, 5/1). Bahkan Panglima Kostrad ikut-ikutan bersuara bahwa demokrasi kini salah arah (Basis, Nomor 11-12/2013). Sementara itu, beredar stiker bergambar mantan Presiden Soeharto dengan senyum khasnya meledek: piye kabare le, isih enak jamanku to (Gimana, masih enak zaman saya, kan)? Ungkapan sinikal terhadap situasi kekinian.

Kecemasan praktik demokrasi bukan monopoli Indonesia. Di negara-negara kapitalis, terutama Amerika Serikat, publik juga galau dengan demokrasi kapitalis yang tidak dapat mengatasi persoalan kronis dan akut, inequality (ketimpangan ekonomi) serta insecurity (rasa tidak aman) terhadap jaminan pekerjaan, ancaman globalisasi, panas bumi, perubahan iklim, kerusakan lingkungan hidup, dan sebagainya (Jerry Z Muller, ”Capitalism and Inequality”, Foreign Affairs; Maret/April, 2013). Bahkan lama sebelumnya, Robert Reich (Supercapitalism: The Battle for Democracy in an Age of Big Business, 2007), menguraikan panjang lebar demokrasi kapitalis dikangkangi oleh superkapitalisme. Fenomena tersebut muncul setelah oligopoli ekonomi tidak dapat dipertahankan akibat berlimpahnya hasil produksi berkat revolusi teknologi dan modernisasi.

Korporasi raksasa memerlukan penetrasi pasar global. Ideologi pasar bebas menjadi landasan pembenar penetrasi ekonomi ke negara lain. Mereka juga memerlukan kepastian pasar, stabilitas jalur pemasok, serta meminimalkan kompetisi. Konsekuensinya, para pemilik modal raksasa menyewa para pelobi, pengacara, juru bicara, serta mendanai kampanye politik untuk mengamankan bisnisnya. Kedaulatan rakyat telah dibajak oleh pemilik modal raksasa. Superkapitalisme telah meluber dan menenggelamkan demokrasi. Standar untuk mengatasi penyakit tersebut, yaitu pajak progresif, jaminan pensiun, jaminan sosial, subsidi, dan sejenisnya, sudah tidak manjur.

Sebenarnya bangsa Indonesia beruntung karena pendiri bangsa menyadari bahaya demokrasi liberal-invidualistik. Perdebatan mereka berujung pada kesepakatan, demokrasi Indonesia bersumber pada semangat musyawarah dan mufakat. Spirit tersebut diharapkan dapat menghindarkan Indonesia dari diktator mayoritas dan tirani minoritas serta terwujudnya keadilan ekonomi.

Sayangnya, gagasan besar itu tidak berkelanjutan dan hampir lenyap dalam ingatan publik. Para pemegang otoritas politik terlelap dan terlena dengan nikmatnya kekuasaan dan memuja ritus-ritus demokrasi tanpa memaknai esensinya. Hakikat dan etika dipaksa tunduk dengan prosedur. Pendangkalan kehidupan politik menghasilkan mantra bahwa proses menjadi sarana absah dan ampuh meraih kekuasaan. Oleh sebab itu, tidak benar sama sekali kalau demokrasi telah menggerus nilai-nilai luhur bangsa. Perusak moral bangsa bukan demokrasi, melainkan perilaku korup para petualang politik yang kalap dan rakus kekuasaan.

Momentum pudarnya romantisisme demokrasi justru harus dijadikan motivasi untuk memaknai politik sehingga praktik demokrasi tidak semakin dangkal. Orientasinya adalah roh bangsa yang digali melalui perdebatan keras dan sengit oleh pendiri bangsa: Pancasila. Pemikiran besar untuk menggali lebih dalam gagasan cemerlang, seperti sosio-demokrasi, harus menjadi agenda perdebatan yang diharapkan dapat menghasilkan model tatanan kekuasaan sesuai martabat bangsa. Memudarnya romantisisme demokrasi harus digantikan dengan kerja keras disertai niat politik yang luhur. Pelajaran penting, demokrasi bukan mantra yang sekejap dapat menyulap situasi buruk menjadi baik. Demokrasi adalah pilihan buruk di antara alternatif lain yang lebih buruk.

Namun, di balik kegelisahan, masih banyak sekali generasi muda yang rela berjibaku untuk memperbaiki praktik penyelenggaraan negara agar lebih baik. Mereka dengan gigih dan pantang menyerah bergabung dalam berbagai aktivitas untuk meluruskan dan mengoreksi praktik demokrasi yang dimanipulasi oleh elite politik.

KPK juga dengan heroik memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan demokrasi melalui perjuangan memiskinkan koruptor. Demikian pula PPATK, yang dengan jeli dan cerdas membongkar harta haram penjarah kekayaan negara, juga memprakarsai menyusun UU Perampasan Harta Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemilik harta harus menjelaskan asal-usulnya, jika gagal, harta dapat dirampas negara (Kompas, 4/1). Bertolak dari dinamika tersebut, tidak ada alasan untuk pesimistis. Tatanan negara memang kacau, tetapi bangsa Indonesia terlalu kuat untuk gagal hanya gara-gara segelintir elite politik yang korup.

J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS

Persaingan Ketat : Pileg Jadi Penentu Partai Politik dan Para Capres Terus Berjuang

Persaingan partai politik untuk merebut kursi kepresidenan di pemilihan umum 9 Juni 2014 masih akan berlangsung ketat. Hal itu terlihat dari hasil survei tentang elektabilitas sejumlah tokoh yang dijagokan setiap partai masih susul-menyusul. Hasil pemilu legislatif 9 April 2014 akan menjadi penentu.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kompas, Joko Widodo menempati posisi tertinggi, diikuti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Wiranto, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi, Selasa (7/1), menegaskan, kenaikan dan penurunan hasil survei merupakan hal wajar. Oleh karena itu, Gerindra tidak akan mengubah pencalonan Prabowo.

”Kalau di daerah yang dikunjungi, malah terjadi kenaikan. Hasil polling tidak akan mengubah pencalonan capres Gerindra,” ujarnya.

Partai Golkar juga memastikan akan terus mengusung Aburizal Bakrie. ”Kita lihat saja apakah Jokowi tetap melesat bak meteor atau terhenti. Partai Golkar, intinya, maju terus pantang mundur,” kata Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari, Selasa (7/1).

Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 juga memastikan akan tetap menjagokan tokoh-tokohnya di konvensi.

”Tidak ada pilihan lain. Kami akan terus bergerak sampai dengan konvensi ini berakhir sehingga yang dipersepsikan sekarang akan berubah di kemudian hari,” ujar anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, di sela-sela Meet the Press Konvensi Capres Partai Demokrat.

Menurut Suaidi, soal seberapa besar perubahan elektabilitasnya, tentu sangat bergantung pada efektivitas konvensi.

”Kami harus konsekuen dan konsisten. Ini juga tergantung dari pemilu legislatif. Kalau Partai Demokrat berhasil mencapai perolehan suara 20 persen, kami akan mengajukan calon presiden sendiri,” ujar Suaidi optimistis.

PDI-P dan Hanura apresiasi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), tempat Jokowi bernaung, juga masih akan terus berjuang meski saat ini sudah menempati posisi teratas.

Wakil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P melihat kehadiran Jokowi bukanlah hasil kerja jangka pendek. ”Itu melalui dialektika yang cukup panjang, termasuk dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar dia.

Hasto berterima kasih kepada rakyat yang memercayai Jokowi. Tanggung jawab selanjutnya adalah mendorong kader partai untuk bersemangat turun ke bawah. PDI-P juga akan berjuang terus, tidak berdiam diri karena telah merasa kuat.

Wakil Sekjen Partai Hanura Saleh Husin juga mengakui bahwa kolaborasi Wiranto-Hary Tanoesoedibjo (Win-HT) memang efektif. Hanura juga optimistis dengan strategi yang dimiliki bisa lebih meningkatkan elektabilitas sehingga jadi lebih melejit. Kerja caleg Hanura juga akan membuat peningkatan nama Wiranto.

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella yang dihubungi terpisah mengakui bahwa Jokowi sebagai sosok menarik.

”Saya kira ini menarik karena membuktikan Indonesia memiliki banyak stok calon pemimpin yang tersebar di daerah,” kata Rio.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso. Menurutnya, tingkat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mencapai 40 persen patut disyukuri.

”Ya, bersyukur saja kalau seorang gubernur mendapat angka yang tinggi dan bisa menjadi presiden” kata Sutiyoso.

NU DIY dukung Mahfud

Para tokoh juga terus berkampanye dan menggalang dukungan. Kaum nahdliyin se-Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai calon presiden periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Selasa, di Sleman, DIY.

Dukungan ini disampaikan semua elemen Dewan Pimpinan Cabang PKB se-DIY, Dewan Pimpinan Wilayah PKB DIY, Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama se-DIY, serta Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama DIY.

Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, Dahlan Iskan, kemarin, berceramah dalam Pertemuan Forum Rektor Indonesia Regional Sumatera Bagian Selatan, di Kampus Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.

 

 

—–Kompas—-

Rupiah Melemah : BI Intervensi Atasi Masalah Struktural Ekonomi Domestik

 Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah semakin dalam, Kamis (28/11). Rupiah nyaris menyentuh Rp 12.000 per dollar AS. Oleh karena itu, Bank Indonesia melanjutkan intervensi pasar untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah dan menjaga ketersediaan valuta asing.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kemarin, nilai tukar rupiah Rp 11.930 per dollar AS. Sejak April 2009, posisi ini merupakan yang terendah.

Akan tetapi, nilai dollar AS di bank dan pedagang lebih tinggi daripada kurs tengah Bank Indonesia (BI) tersebut. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di Bank Mandiri Rp 11.893 (beli) dan Rp 12.087 (jual) per dollar AS. Di Bank BCA, Rp 11.980 (beli) dan Rp 12.060 (jual) per dollar AS. Di Bank Commonwealth Indonesia Rp 11.997 (beli) dan Rp 12.125 (jual) per dollar AS.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ditutup melemah, tertekan penurunan rupiah. IHSG ditutup turun 17,56 poin (0,41 persen) ke posisi 4.233,93.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo, saat dikonfirmasi soal melemahnya rupiah, menyatakan, fundamen ekonomi Indonesia tecermin dalam nilai tukar. Secara umum, kondisi intern dan ekstern memengaruhi hal itu.

Saat ditanya pelemahan rupiah kali ini yang paling dalam sejak April 2009, Agus menjawab pendek, ”Tidak apa-apa. Tidak masalah.”

Meski demikian, Agus meminta semua pihak memahami kondisi saat ini. Dalam empat tahun terakhir, pasar terlalu likuid, bunga terlalu murah. Dengan kemungkinan pengurangan stimulus moneter oleh bank sentral AS, The Fed, ditambah membaiknya kondisi ekonomi negara maju, Indonesia harus menyiapkan diri. Melemahnya rupiah berarti dollar AS semakin mahal. Untuk mendapatkan dollar AS, diperlukan rupiah dalam jumlah yang semakin besar.

Permintaan dollar AS tersebut, antara lain, untuk pembayaran utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia per September 2013 sebesar 259,867 miliar dollar AS. Rencana pembayaran pokok dan bunga utang pada Oktober-Desember 2013 senilai 21,025 miliar dollar AS.

Hal itu, misalnya, jika kebutuhan dollar AS untuk membayar utang tersebut dipenuhi 1 Oktober 2013, diperlukan Rp 243,742 triliun. Saat itu, nilai tukar Rp 11.593 per dollar AS. Namun, jika dipenuhi saat ini, diperlukan Rp 250,828 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi Ahmad Johansyah menegaskan soal langkah intervensi BI tersebut. ”BI berharap pelemahan rupiah ini hanya terjadi sementara,” kata Difi. Sama seperti sikap BI selama ini, Difi menolak menyebutkan besaran target intervensi pasar tersebut.

Faktor struktural

Mahalnya dollar AS ini sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Dollar AS menjadi mahal karena permintaan tinggi dan terbatasnya penawaran. Oleh karena itu, intervensi BI dilakukan untuk menjaga pasokan dollar AS di pasar. Intervensi ini menggunakan persediaan dollar AS dalam cadangan devisa, yang sebesar 96,996 miliar dollar AS per akhir Oktober 2013.

Namun, ekspektasi pasar akibat buruknya data transaksi berjalan Indonesia juga ikut melemahkan nilai tukar. Defisit transaksi berjalan, yang merupakan masalah struktural ekonomi domestik, terutama disebabkan tingginya impor minyak. Impor yang tinggi membuat kebutuhan dollar AS untuk membayar impor juga besar.

Defisit transaksi berjalan Indonesia per triwulan III-2013 sebesar 8,4 miliar dollar AS. Neraca minyak pada transaksi berjalan defisit 5,856 miliar dollar AS. Hal ini akibat impor minyak sebesar 10,668 miliar dollar AS.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Ahmad Erani Yustika menilai pemerintah mengabaikan industrialisasi. Sebagai buahnya, ekonomi domestik menuai komplikasi persoalan defisit transaksi berjalan, minimal sampai dua tahun ke depan.

Berdasarkan data BI, porsi ekspor komoditas berbasis nonsumber daya alam turun 12 persen, dari 48 persen pada 2005 menjadi 36 persen pada 2013. Sebaliknya, porsi ekspor komoditas berbasis sumber daya alam meroket 19 persen, dari 20 persen pada 2005 menjadi 39 persen pada 2013. ”Ini harga yang harus dibayar akibat ketidakjelasan strategi industrialisasi di Indonesia,” kata Erani.

Depresiasi rupiah yang terjadi, terutama selama setahun terakhir, menyebabkan kondisi kian berat. Bahan impor yang semakin mahal menyebabkan industri kesulitan. Ujung-ujungnya ekspor menurun. ”Terus terang, dengan sangat sedih, saya katakan, pemerintah tidak melakukan upaya industrialisasi. Sampai dengan tahun depan, tidak akan ada upaya yang lebih konkret untuk melakukan itu. Betul pemerintah mengeluarkan konsep dan kebijakan, tetapi tidak ada jejaknya di lapangan,” kata Erani.

Namun, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Benny Wahyudi mengatakan, pemerintah terus berusaha mendorong kinerja industri pengolahan, termasuk dari sisi ekspor. Menurut Benny, ekspor sumber daya alam, seperti bijih besi dan bauksit, dalam bentuk bahan mentah sudah harus dihindari.

Lain halnya apabila produk berbasis sumber daya alam tersebut sudah diolah lebih lanjut menjadi bahan baku antara atau bahkan produk jadi. ”Kata kuncinya adalah nilai tambah harus di dalam negeri. Jangan ekspor sumber daya alam mentah,” kata Benny.

Faktor psikologis

Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan, Doddy Ariefianto, berpendapat, dampak psikologis justru memperburuk kondisi nilai tukar. Kondisi psikologis itu bisa berupa sikap pemegang dollar AS dalam jumlah besar, seperti eksportir, untuk menahan dollar AS di tangannya.

Langkah menaikkan BI Rate menjadi 7,5 persen, kata Doddy, semestinya meningkatkan daya tarik Indonesia. Hal itu terutama terhadap dana asing. ”Namun, dana yang ditunggu tidak datang. Pertumbuhan ekonomi melambat. Yang terjadi, investor saham terpukul,” kata Doddy. Ia menyarankan BI mengomunikasikan lebih baik kebijakannya. Dengan demikian, ekspektasi pasar tidak berlebihan.

Kekhawatiran akan kondisi ekonomi juga muncul di kalangan partai politik. Ketua Partai Nasdem Enggartiasto Lukita khawatir pada tahun mendatang kondisi ekonomi akan jauh lebih berat, seperti telah disampaikan Gubernur BI dalam Kompas100 CEO Forum hari Rabu lalu.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali memandang krisis ekonomi global akan memengaruhi stabilitas ekonomi. ”Itu sebabnya pemerintah harus membangun komitmen, baik partai politik, calon presiden, maupun calon anggota legislatif,” katanya.

 

—Kompas–